Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri kelautan dan perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.
Penunjukan Luhut menuai polemik. Sebagian netizen menjulukinya "menteri segalanya." Hal ini merujuk pada Luhut yang sudah tiga kali ini merangkap jabatan menteri. Ketika Arcandra Tahar diberhentikan dari posisi menteri ESDM, Luhut menggantikanya. Begitu juga pada waktu Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19, Luhut ditunjuk Jokowi untuk menggantikan.
Akan tetapi politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul memuji Luhut setinggi langit dan mengingatkan kalangan yang berkomentar penuh nada pesimistis terhadap Luhut.
"Jenderal TNI AD Kopassus Pur Bang Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi diberi kepercayaan Presiden RI Bapak Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Menteri Kelautan, aku mohon yang gagal paham jangan ngebacot dan nyinyir karena itu sesuai tupoksinya dan persahabatan yang abadi," demikian pernyataan Ruhut yang dikutip Suara.com dari media sosial.
Dari sisi ketatanegaraan, menurut pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra penunjukan Luhut merupakan langkah yang tepat.
“Pergantian seperti ini sudah tepat dan biasa terjadi dalam praktek ketatanegaraan kita karena posisi menteri tidak boleh kosong. Presiden pasti akan menunjuk menteri yang lain untuk menduduki posisi tersebut," kata Yusril dalam wawancara dengan Kompas TV.
Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sehingga menurut Yusril sudah tepat Luhut menggantikannya untuk sementara waktu.
Lagi pula, yang memiliki kewenangan menentukan siapa pengganti Edhy merupakan Presiden Joko Widodo.
Penunjukan Luhut sebagai menteri kelautan dan perikanan ad interim berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (25/11/2020).
"Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers.
KPK melakukan OTT terhadap 17 orang, termasuk Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi, terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.
OTT dilakukan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB, saat rombongan kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Ke 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu dini hari, yakni di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah menjalani pemeriksaan, pada Kamis dini hari KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Edhy Prabowo sebagai salah satu penerima suap.
TERPOPULER
