DPR: Pelaksanaan Pilkada di Papua Tak Terpengaruh Deklarasi Benny Wenda

Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan porses tahapan Pilkada serentak 2020 di Papua saat ini masih berlangsung aman. Akasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat di mana Benny Wenda dinominasikan sebagai presidennya dipastikan tidak mempengaruhi proses Pilkada.

Ia berharap Pilkada bakal tetap berjalan lancar sampai nanti hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.

"Sampai saat ini kondisi dalam rangka Pilkada masih bisa berlangsung secara aman. Prediksi dan laporan-lapora dari aparatur penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP dan gakkum telah siap untuj mengantisipasi dan pelaksanaan 9 Desember," kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (3/12/2020).

Azis mengatakan pemerintah bersama DPR sudah meminta agar TNI-Polri dan penyelanggara Pilkada serentak 2020 agar dapat menjaga kondusifitas jelamg pemungutan.

"Untuk KPU, Bawaslu DKPP dan Gakumdu dari institusi Polri dan TNI untuk dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan. Sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara," kata Azis.

Sementara itu Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal menegaskan pernyataan Azis perihal kondisi pelaksanaan tahapan Pilkada di Bumi Cendrawasih yang masih berlangsung secara aman.

"Kebetulan saya baru dari Papua Barat mengikuti kampanye di lima titik masyarakat semua antusias dengan baik dan tertib menjaga prokes dan semua kampanye berjalan dengan baik dan aman. Jadi saya kira masyarakat tidak terpengaruh dengan deklarasi atau apapun karena mereka sepakat untuk otonomi khusus adalah jalan satu-satunya yang terbaik," tutur Robert.

Papua dan Papua Barat Bagian NKRI

Polri menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat di tanah Papua diminta tidak terprovokasi dengan upaya propaganda Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang secara sepihak mendeklarasikan pemerintahan sementara.

"Sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final, tidak (bisa) ditawar-tawar lagi," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Rabu (2/12/2020).

Awi menilai, deklarasi secara sepihak yang dilakukan Benny Wenda selaku pimpinan ULMWP merupakan propaganda untuk memecahkan belah bangsa. Namun, dia memastikan bahwa situasi dan kondisi tanah Papua dan Papua Barat hingga kekinian dalam keadaan kondusif.

"Di Papua 1 Desember situasi pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal- yang tidak diinginkan," katanya.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan agenda saudara Benny Wenda," imbuhnya.

Deklarasi Sepihak

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebelumnya mendeklarasikan secara sepihak pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua.
Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda adalah eksil yang menetap di Inggris.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.