FPI Dibubarkan, Putri Gus Dur Ungkit Kasus Kekerasan, Batu, dan Sajam

Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (30/12/2020).

Seiring dengan mencuatnya kabar tersebut, Putri Gus Dur, Alissa Wahid lewat jejaring Twitter miliknya mengungkit soal aksi kekerasan yang pernah dilakukan oleh FPI.

"Menyimak Konpers Kemenkopolhukam, jadi ingat turun ke jalan tahun 2010-2011 dengan tagar #IndonesiTanpaFPI karena FPI berkali-kali melakukan aksi kekerasan," tulis Alissa Wahid seperti dikutip Suara.com.

Alissa Wahid kemudian kilas balik saat ada aksi menolak FPI di area Bundaran HI. Dia mengatakan, aksi itu berujung ricuh karena ada provokator dari FPI.

Provokator yang disebut-sebut penyusup dari FPI itu kata Alissa Wahid membawa batu dan senjata tajam di dalam tas.

"Ingat banget aksi #IndonesiaTanpaFPI di Bunderan HI, agak ricuh, @fullmoonfolks digebuking, dibawa ke Polda Metro, saya temenin, untung ada video jurnalis, dicari provokatornya dari situ, ternyata orang FPI yang di tasnya bawa batu dan sajam," kata Alissa Wahid.

Lebih lanjut, Alissa Wahid mengungkit pula alasan dia meneruskan perjuangan Gus Dur, khususnya menyoal masalah FPI yang menyerang Ahmadiyah.

Alissa Wahid mengatakan, orang-orang Ahmadiyah sempat menelepon dan menangis karena diusik oleh FPI.

"Tipping point saya terobsesi meneruskan perjuangan Gus Dur terjadi ketika FPI menyerang kampung Ahmadiyah di ManisLor, orang-orang Ahmadiyah via telpn menangis 'kami akan bertahan sampai mati. Seandainya masih ada Gus Dur, pasti beliau besok pagi sudah berdiri di depan gerbang kami'," pungkas Alissa Wahid.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019.

Karena tidak mempunyai kedudukan hukum, pemerintah juga resmi melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya.

"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

Pemerintah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab selama berkegiatan.

"Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya," ujarnya.

Pemerintah pun berkesimpulan untuk melarang dan menghentikan seluruh kegiatan yang digelar FPI.

Hal tersebut didasari oleh putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.