FPI Dibubarkan, BEM Universitas Indonesia Protes

Iwan Supriyatna, Stephanus Aranditio

Selasa, 05 Januari 2021 | 09:52 WIB
FPI Dibubarkan, BEM Universitas Indonesia Protes
Ilustrasi --anggota Front Pembela Islam (FPI) aksi demo memprotes film 'Innocence of Muslims' di Kedutaan Amerika Serikat, Jakarta, Senin (17/9/2012). (Antara/Dhoni Setiawan)

Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyoroti keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dengan hanya berlandaskan surat keputusan bersama menteri bukan melalui mekanisme peradilan.

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menjelaskan, bahwa melarang FPI dengan dasar SKB Menteri sama sekali tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

"Tidak selarasnya muatan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas") yang menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan," tulis BEM UI dalam pernyataannya, Selasa (5/1/2021).

BEM UI juga menutip penjelasan Mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqi terkait hukum dan perundang-undangan yang tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau hukum tidak bisa dibentuk untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa.

"Beliau memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasalnya, hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali," ujarnya.

BEM UI juga mengkritik Maklumat Kapolri yang melarang sejumlah aktivitas terkait FPI, termasuk di internet yang mereka anggap melanggar hak atas informasi dalam Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," tegasnya.

Oleh sebab itu, BEM UI mendesak pemerintah mencabut SKB Pembubaran FPI tersebut, termasuk Maklumat Kapolri, dan mengecam segala pembubaran ormas oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas.

Lalu, BEM UI juga mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaian hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.

baca juga

Kemudian mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang.

Terakhir, BEM UI mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama pelindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

AD/ART FPI Versi Baru Mungkin Sama Dengan FPI Lama , Tapi Logo Berbeda

AD/ART FPI Versi Baru Mungkin Sama Dengan FPI Lama , Tapi Logo Berbeda

Jatim | Selasa, 05 Januari 2021 | 09:46 WIB

Hanya Beda Logo, AD/ART Front Persatuan Islam Sama dengan FPI Terlarang

Hanya Beda Logo, AD/ART Front Persatuan Islam Sama dengan FPI Terlarang

Sumbar | Selasa, 05 Januari 2021 | 09:20 WIB

GP Ansor Probolinggo Siap Merangkul Eks Anggota FPI

GP Ansor Probolinggo Siap Merangkul Eks Anggota FPI

Malang | Senin, 04 Januari 2021 | 22:06 WIB

Terkini

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:40 WIB

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:38 WIB

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:36 WIB

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:33 WIB

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:28 WIB

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:20 WIB

×