Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo mengatakan lockdown harus menjadi pilihan terakhir bagi pemerintah dalam upaya pengendalian penularan Covid-19.
Menurut Handoyo, sejauh ini pemerintah harus melanjutkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terlebih dahulu.
Apalagi menyusul keputusan pemerintah memberlakukan PSBB untuk Jawa dan Bali. Sehingga, kata Handoyo, kalaupun ingin melakukan lockdown maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB.
"Pemerintah akan evaluasi seperti apa kalau ternyata seperti itu masih penambahan masih tinggi mengambil langkah lockdown pilihan terakhir. Karena dengan evaluasi itu kami bisa mengukur gimana keberhasilannya," kata Handoyo kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
Handoyo sendiri menyadari bahwa permasalahan masih tersebarnya Covid-19 lantaran sikap masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, kebijakan dari pemerintah diharapkan untuk terus mengendalikan angka kenaikkan kasus positif Covid-19.
Kendati begitu, Handoyo sendiri berharap agar ke depannya pemerintah tidak sampai harus menerapkan lockdown total yang akan berimbas kepada semua sektor baik kesehatan maupun ekonomi.
"Pilihan kita mau kita tertib protokol kesehatan melindungi kita atau kita lockdown total. Sehingga sambil kita lihat ke depan trennya seperti apa. Mudah-mudahan tidak perlu lockdown, masyarakat sadar, patuh pada protokol kesehatan dan mengendalikan pandemi secara bersama-sama," kata Handoyo.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto sebelumnya, meminta masyarakat untuk tidak panik dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sebagian daerah di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
Airlangga menyebut pembatasan ini bukan berarti lockdown, kebijakan ini diambil pemerintah agar tidak terjadi lonjakan kasus corona pasca liburan Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga: TOK! Bali Keluarkan Aturan PSBB Jawa-Bali
"Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan, ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan," kata Airlangga dalam jumpa pers virtual, Kamis.
