alexametrics

Jokowi Divaksin Covid-19, Tapi Masih Banyak Warga Tak Bersedia Vaksinasi

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Jokowi Divaksin Covid-19, Tapi Masih Banyak Warga Tak Bersedia Vaksinasi
Presiden Joko Widodo (kiri) disuntik dosis kedua vaksin COVID-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). [ANTARA FOTO]

Selain itu, masih banyaknya jumlah warga yang tidak bersedia divaksin salah satunya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tingkat keamanan vaksin tersebut.

Suara.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan kalau masyarakat yang mau divaksin Covid-19 hanya berkisar 55 persen.

Menurut Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nisaaul Muthiah, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang yang paling pertama divaksin, tetap tidak bisa menyihir warga untuk bersedia divaksin. 

Untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity, setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus mau divaksin. Namun kalau melihat dari hasil survei IPI, presentase warga yang mau divaksin pun belum mencukupi. 

"Walaupun Presiden Joko Widodo telah memberi contoh kepada masyarakat untuk melakukan vaksin, namun ternyata tindakan Presiden tersebut hanya mampu menurunkan jumlah warga yang tidak bersedia divaksin menjadi bersedia divaksin sebesar dua persen," kata Nisaaul dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021). 

Baca Juga: Jumlah Vaksin Terbatas, Vaksinasi Lansia di Jepang Tertunda Sementara

Nisa kemudian menjelaskan kalau persoalan bersedia atau tidaknya seorang warga untuk divaksin itu bukan hanya terkait kesehatan saja. Pasalnya, bisa saja kesediaan warga itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. 

Selain itu, masih banyaknya jumlah warga yang tidak bersedia divaksin salah satunya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tingkat keamanan vaksin tersebut.

Menurutnya, banyak warga yang kurang mengetahui informasi mengenai vaksin dan tidak sedikit warga yang menerima informasi dari berbagai sumber yang tidak dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Melihat kondisi tersebut, Nisa lantas berpendapat kalau pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi seperti misalnya memanfaatkan berbagai saluran informasi, misalnya melalui televisi ataupun sosial media. 

"Hal tersebut dilakukan agar warga mendapat informasi yang jelas mengenai vaksin langsung dari pemerintah," tuturnya. 

Baca Juga: Besok, Wartawan di Sleman Bakal Jalani Vaksinasi Covid-19

Lebih lanjut, Nisa juga mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat untuk divaksin juga dapat dibangun melalui tokoh lokal atau tokoh yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi langkah yang efektif karena masyarakat akan cenderung lebih percaya pada tokoh atau orang-orang terdekat mereka.

Komentar