Suara.com - Terdakwa Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soendjoto dituntut 4 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dalam perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2021) malam.
Selain pidana badan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK untuk terdakwa Hiendra turut membayar uang denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hiendra Soenjoto berupa pidana penjara empat tahun dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan.
Dalam hal memberatkan penyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi itu, bahwa tidak sama sekali mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
"Berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya Sempat menjadi DPO KPK. Sudah pernah dihukum sebelumnya," ujarnya.
Sedangkan, Jaksa KPK tak memberikan hal yang meringankan kepada terdakwa Hiendra selama menjalani persidangan.
Terdakwa Hiendra dalam dakwaan Jaksa KPK terbukti telah memberikan suap kepada Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono mencapai Rp 45.7 miliar.
Perkara yang membuat Heindra menyuap Nurhadi dan Rezky agar dapat mengurus perkara antara PT. Multicon Indrajaya Terminal (PT. MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN).
Pertama, terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT. KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi yang terletak di wilayah KBN Marunda Kavling C3-4.3. Kedua, gugatan melawan Azhar Umar terkait sengketa kepemilikan saham PT MIT.
Baca Juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu Divonis 6 Tahun Penjara
Atas dasar itu, Hiendra dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
