Kompak Sakit, KPK Tunda Penahanan Bupati Bandung Barat dan Anaknya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Tiga tersangka tersebut yakni, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutrisna serta anaknya Andri Wibawa. Kemudian, M. Totoh Gunawan (MTG) pemilik PT Jagat Dir Gantara serta CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL).

Ketiga orang ini, sepatutnya dipanggil hari ini untuk diperiksa Kamis (1/4/2021). Namun hanya, M. Totoh yang penuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

M. Totoh pun usai diperiksa langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Sedangkan, Aa Umbara dan Andri tidak penuhi panggilan KPK dengan alasan sakit.

"Dua tersangka yaitu AUS (Aa Umbara) dan AW (Andri Wibawa) hari ini telah dilakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).

Alex pun akan kembali melakukan pemanggilan terhadap keduanya. Alex pun berharap Aa Umbara dan Andri koperatif atas panggilan penyidik antirasuah untuk proses keduanya kini sudah ditetapkan tersangka.

"Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka koperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud," ujarnya.

Aa Umbara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan, Andri dan M. Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.