Suara.com - Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali mencuat seiring usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
Ditambah adanya kabar soal pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Menjawab kabar tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa Jokowi memang bertemu Megawati sekitar 10 hari lalu. Namun Hasto tidak menegaskan bahwa pertemuan itu dikhususkan untuk membahas persoalan penggantian menteri.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (12/4/2021)
Sementara itu terkait ada tidaknya kocok ulang kabinet, Hasto mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi. Ia berujar PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati selalu mengajarkan para kader untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
Karema itu, lanjut Hasto PDI Perjuangan menyikapi isu reshuffle tersebut dengan menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya sesuai kehendak Jokowi.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," kata Hasto.
