Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia Veronica Koman meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap yang sama terhadap rakyat Papua ketika meminta Militer Myanmar menghentikan kekerasan kepada rakyat sipil dalam KTT ASEAN.
Veronica mengatakan perlakuan Jokowi kepada rakyat yang membela HAM di Papua tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada rakyatnya.
"Pak Jokowi mengumumkan lima konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua, Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar tapi kenapa tak bisa untuk Papua sendiri," kata Veronica dalam Dialog Publik DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).
Veronica menjelaskan selama ini rakyat Indonesia selalu meminta penarikan militer dari tanah Papua, bebaskan tahanan politik Papua, hingga dialog damai antara pemerintah dan rakyat Papua, namun hal itu tidak dilakukan Jokowi.
"Jadi mohon Pak Jokowi bisa seperti itu ke luar (Myanmar), kenapa tidak bisa ke dalam," tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah Indonesia tidak tersinggung ketika banyak negara lain yang mengungkit isu HAM di Papua bahkan hingga ke Sidang PBB, sebab Indonesia sendiri menyinggung Myanmar.
"Jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal HAM di Papua karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekkan itu," ucap Veronica.
Alih-alih melakukan hal yang sama dengan yang diucapkan Jokowi kepada Panglima Militer Myanmar, pemerintah Indonesia justru melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris yang dianggap justru memulai perang ketimbang dialog damai.
