Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak hanya berencana memanggil pimpinan KPK terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Teroris juga bakal dilakukan pemeriksaan.
"Untuk selanjutnya kami akan meminta keterangan dari pimpinan KPK juga lembaga-lembaga lain yang terkait misalnya BKN, BNPT, mau pun lembaga lain yang disebutkan oleh pengadu," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Beka menyampaikan, terkait lembaga seperti BKN hingga BNPT akan digali terkait dengan keterkaitan terhadap TWK. Semua keterangan akan digali untuk mendapatkan hasil obyektif.
"Saya kira kita untuk bisa mendapatkan hasil yang obyektif, rekomendasi dan temuannya, sehingga harus meminta keterangan semua pihak," ungkapnya.
Terkait waktu pemanggilan pemeriksaan, Beka mengatakan rencananya lembaga-lembaga terkait tersebut akan dipanggil minggu depan. Semua diharapkan bisa hadir memberikan keterangan yang jelas.
"Harapan Komnas semua pihak yang dimintai keterangan koperatif dan kemudian bisa jadi ruang untuk klarifikasi, konfirmasi apakah memang yang beredar di luar sana benar," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
TERPOPULER
