REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait kemarahan Bupati Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo yang marah kepada anak buahnya lantaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bukan melaluinya tetapi ke Anggota DPRD.
Dalam klarifikasinya, Tri Rismaharini, yang biasa disapa Risma ,menjawab jika bantuan tersebut bukan PKH, melainkan bantuan bencana. Risma mengungkapkan pada saat bencana melanda, pihaknya kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih.
Agar bantuan cepat tersalurkan, Risma pun terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan supaya bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
"Saat itu kemudian, adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti," kata Risma di Bandung pada Rabu (2/6/2021).
Di samping itu, dua petugas Kemensos yang sempat dimarahi Bupati Alor sedang menjalankan tugasnya secara resmi. Petugas Kemensos di Kabupaten Alor Mokhamad Alfian menyatakan, dirinya berada di daerah tersebut guna memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi kebutuhannya.
Ia pun merasa tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang kurang menyenangkan.
"Tugas kami adalah memastikan bantuan sampai ke masyarakat. Dalam hal ini kami menyalurkan santunan kematian untuk korban bencana," ujar Alfian di Jakarta.
Alfian sedang menjalankan tugas resmi pada 7 April 2021 untuk menyelesaikan santunan kematian korban meninggal dunia di Kabupaten Alor sampai 13 April.
Dia bahkan harus dua kali ke Alor untuk menjalankan tugasnya. Bahkan pasca kejadian pun mereka melakukan kunjungan kembali sebanyak dua kali ke Kabupaten Alor.
“Kami sedang bekerja dengan fokus melayani dan meringankan beban masyarakat Alor, yang terdampak bencana. Kami tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan,” katanya.
“Kami menyadari betul bahwa tugas kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan dan tetap harus dilaksanakan meskipun berbagai dinamika di lapangan menimpa,” sambungnya.
Sementara itu, Kemensos juga sudah mengklarifikasi dan memastikan, bahwa kedua pegawai Kemensos tersebut bekerja dengan baik dan seusai dengan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Alor.
Selebihnya, Kemensos mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama, komunikasi, koordinasi, khususnya dalam kondisi Negara tengah bekerja untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana.
Terkait video viral tersebut, Kemensos memandang sebagai bentuk dinamika di lapangan. Kemensos menyerukan kepada semua pegawai yang bertugas di seluruh tanah air, untuk terus meningkatkan dedikasi, pengabdian dan loyalitas terhadap tugas melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga Staf Menteri Sosial duduk sambil mendengar Bupati Alor Amon Djobo marah. Lantaran, Kemensos memberikan bantuan PKH melalui Anggota DPRD, bukan pemkab setempat.
"Kamu tidak hargai pemerintah... Menteri (Sosial) juga tidak mengerti pola bantuan ke bawah," kata Amon Djobo dalam video berdurasi 3 menit.
Amon meminta pemerintah pusat tidak bermain politik dalam menyalurkan bantuan sosial untuk keluarga miskin. Sehingga bantuan harus tetap dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada yang berhak. Bukan melalui DPRD.
"Jangan pakai politik. Dia (Menteri Sosial) tidak tahu teknis bantuan di bawah," katanya.
Bupati Alor pun sampai mengancam Staf Kemensos yang datang berkunjung malam hari di rumah jabatan Bupati Alor.
"Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat," katanya dalam video.
Saking jengkelnya, Bupati Alor sampai mengungkit kepemimpinan Tri Rismaharini di Surabaya. Dia menyebut Tri Rismaharini kerjanya hanya tanam bunga. Sehingga tidak tahu mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah.
"Menteri macam mana itu," katanya.
"Besok kamu pulang sudah, besok saya kasih surat presiden."
TERPOPULER