Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi tidak berlebihan dalam merespons pemberitaan dari dirinya soal ibadah haji.
Adapun permintaan Dasco itu menyusul surat yang dikirimkan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia itu kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dalam suratnya Essam mengklarifikasi pernyataan Dasco dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan di pemberitaan media massa.
Pernyataan Dasco yang disorot Essam ialah mengenai Dasco yang memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji. Sementara pernyataan Ace yang dipermasalahkan Essam ialah mengenai 11 negara yang mendapat kuota haji, di mana Indonesia tidak termasuk.
"Jadi kemudian jangan bereaksi berlebihan pak dubes. Yang saya tanyakan ini bukan pemerintah yang salah. Tapi pemerintah menaruh orang di Arab Saudi untuk mengkomunikasikan soal haji itu yang salah. Orangnya salah menurut saya," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (4/6/2021).
Dasco mengingatkan sebagai duta besar, Essam seharusnya bisa melakukan komunikasi dengan lebih baik terkait kepastian kuota keberangkataan jemaah haji untuk Indonesia.
"Harusnya ya sebagai duta besar Anda bisa mengkomunikasikan dengan bagus dong, soal kuota haji ini. Jadi jangan kemudian terlalu baper," ucap Dasco.
Sementara itu Ace Hasan yang namanya ikut disebut dalam surat, membantah pernyataan Dubes Essam. Ace mengatakan dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang dituliskan Essam di dalam suratnya.
"Justru saya menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pihak Arab Saudi tentang berapa alokasi kuota untuk berbagai negara. Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke (11) negara tersebut," kata Ace kepada wartawan.
Surat Essam ke Puan
Berdasarkan surat yang dikirim Essam tertanggal 3 Juni kepada Puan Maharani, Essam mengatakan bahwa pemberitaan dengan mengutip pernyataan Dasco dan Ace tidak benar.
Essam berujar otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun berkaitan pelaksanaan haji tahun ini, setidaknya sampai dengan surat itu ditulis dan dikirim Essam kepada DPR.
Essam merasa perlu menjelaskan kepada DPR tentang fakta-fakta berkaitan pelaksanaan haji 1442 Hijriah.
"Seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya," tulis Essam.
TERPOPULER
