Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyelenggarakan Rembug Desa se-Kabupaten Grobogan, Selasa (3/8/2021). Setelah Banjarnegara, Rembang, Cilacap, Banyumas, Karanganyar dan Klaten, kali ini, ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Grobogan mendapat kesempatan ngobrol langsung dengan Ganjar.
Berbagai persoalan disampaikan Kades Grobogan pada Ganjar lewat rembugan yang digelar daring di Pendopo Grobogan itu. Seperti biasa, persoalan yang disampaikan adalah penanganan Covid-19 di desanya masing-masing.
Namun ada satu menarik dalam Rembug Desa kali ini. Salah satu Kades, yakni Musarokah, Kades Kapung dengan berani mengeluh ke Ganjar soal perpanjangan PPKM.
"Pak, kapan PPKM-nya dibuka lagi, mau diperpanjang lagi apa tidak. Diperpanjang sampai kapan pak?," tanya Musarokah.
Ganjar yang terkejut dengan pertanyaan itu menjawab cepat. Ia menerangkan bahwa PPKM diperpanjang.
"Ya diperpanjang, sudah diumumkan lho. Ora tahu nonton tv ya (tidak pernah lihat televisi ya). Diperpanjang sampai tanggal 9 bu," jawab Ganjar.
Ternyata bukan itu jawaban yang diinginkan Musarokah. Ia sebenarnya bertanya sampai kapan PPKM akan diberlakukan dan apakah setelah tanggal 9 akan kembali diperpanjang atau tidak.
"Maksudnya itu, kira-kira ke sananya diperpanjang lagi ndak pak? Warga pada tanya semuanya ini, pada bosen," terangnya.
Dengan sabar, Ganjar menerangkan bahwa sampai kapan PPKM diberlakukan tidak ada yang tahu. Yang bisa menentukan sebenarnya adalah masyarakat sendiri.
Baca Juga: Gowa Perpanjang PPKM Hingga 9 Agustus, Warga Bisa Buka Usaha Hingga Jam 10 Malam
"Yang menentukan itu kita, mau diperpanjang apa tidak itu yang menentukan kita. Makanya kita semua kerja keras agar penularannya tidak ada. Sabar dulu njih bu, warganya diedukasi. Kalau semua bisa menahan diri, maka penyakitnya akan hilang," jelasnya.
Tak hanya itu, sejumlah kades Grobogan juga mengeluhkan semerawutnya data bantuan sosial dari pemerintah. Menurut mereka, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran bahkan ada dobel data. Kasus serupa ditemukan Ganjar saat ngobrol dengan kades-kades di Klaten beberapa waktu lalu.
"Kalau bisa datanya diperbaiki pak, soalnya ada yang sudah dapat PKH, juga dapat BPNT. Kenapa tidak diberikan pada yang lain. Ini yang bikin kita pusing pak, marai iren tonggo (bikin iri tetangga lain)," kata Kades Selojari, Ummu Wasiyah.
"Betul pak, verifikasi data tolong dipermudah. Soalnya banyak bantuan yang kurang jelas. Sakit kepala saya pak. Anane mung dipisuhi warga (yang ada dimarahi warga)," timpal Kades Kebonagung, Muhtarom.
Ada juga Kades Brabo, Nurrohim. Dirinya mengatakan, ada 400 san penerima bantuan di desanya yang terdata oleh pemerintah pusat. Namun beberapa penerima sudah meninggal, dan tetap mendapat bantuan.
"Ini gimana pak, padahal masih banyak warga yang belum dapat bantuan. Saya usul agar yang meninggal bisa diganti yang lain. Sudah kami usulkan saat verifikasi data kemarin," ucapnya.
