Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyoroti terkait rencana Kemendikbudristek yang akan menyediakan laptop Chromebook khusus untuk pengajar dan siswa dengan anggaran hingga Rp 3,7 triliun selama 2021. Soal potensi mark up hingga pungli jadi catatan.
Peneliti ICW, Dewi Anggraini, mengatakan potensi terjadinya mark up dan pungli harus menjadi fokus terkait pengadaan laptop tersebut. Pertama adanya bahasa yang membebaskan Dinas Pendidikan diberikan kebebasan dalam menentukan kebutuhan justru berpotensi terjadinya mark up.
"Dengan bahasa spesifikasi minimal dan pemda atau dinas pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan teknologi komunikasi infotmasi atau berupa laptop mana yang boleh dibeli akan membuat peluang pemahalan harga atau mark up harga dari laptop tersebut," kata Dewi dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/8/2021).
Kemudian Dewi mengingatkan, soal potensi adanya pungutan liar alias pungli dari imbas pengadaan laptop ini. Hal itu ditenggarai ketidaktahuan masyarakat proses assesment pengadaan laptop tersebut.
"Nah yang mana memungkinkan kalau misalnya ada satu sekolah atau satu daerah tidak mendapatkan laptop atau sebenarnya butuh atau ingin mendapatkan laptop kemudian rentan akan terjadi pungli," tuturnya.
Lebih lanjut, Dewi mengatakan semua potensi tersebut sangat rentan terjadi di daerah-daerah. Potensi mark up dan pungli dilakukan dengan dalih semata-mata untuk bantuan.
Pengadaan Laptop
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbusristek) akan menggelontorkan dana hingga Rp 3,7 triliun selama 2021 untuk menyediakan layanan laptop untuk pelajar.
Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait anggaran tersebut. Menanggapi hal itu, Kemendikbudristek rencananya akan menyediakan laptop Chromebook khusus untuk pengajar dan siswa.
Bukan hanya laptop, Direktur Jenderal pendidikan vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyalurkan berbagai perangkat pendukung belajar kepada sekolah.
Ia menekankan, pengadaan laptop memang menjadi produk utama dan memakan biaya paling banyak hingga Rp 2,4 triliun yang akan didistribusikan ke Pemerintah daerah.
"Tetapi peruntukan anggaran Rp 3,7 (triliun) itu bukan hanya laptop. Kemudian access point supaya bisa internetan nyambung," ucapnya dalam webinar, Selasa, (3/8/2021).
Dari total anggaran tersebut, Rp 1,3 triliun di antaranya akan dimanfaatkan untuk pembelanjaan perangkat pendukung mulai dari sekitar 12 ribu access point, 12 ribu konektor, 12 ribu proyektor dan layar.
Sementara dana Rp 2,4 triliun digunakan untuk pengadaan 284 ribu laptop produk dalam negeri dengan sertifikat DKDN juga peralatan pendukung berupa 17.510 wireless, 10.799 proyektor dan layar, 8.205 printer, dan 6.527 scanner.
Wikan menekankan, pentingnya inovasi dalam menghadirkan solusi untuk pelaksanaan sekolah online yang masih berlangsung saat ini. Kehadiran Google melalui program Google for education, menurutnya, menjadi inisiator dalam dunia pendidikan sekaligus solusi memberikan akses pendidikan yang lebih luas.
TERPOPULER
