REGIONAL:
Suara.com - Kabar penangkapan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang anggota Komisi IV DPR Hasan Aminuddin menjadi pemberitaan hangat di media massa. KPK belum memberikan keterangan resmi menyangkut kabar tersebut. Itu sebabnya, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak mau mendahului menyampaikan sikap.
Tak hanya di media, informasi operasi tangkap tangan terhadap Hasan juga ramai di WhatsApp Group anggota dewan.
Akan tetapi, sampai sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan belum mendapat informasi lengkap dan resmi mengenai kabar tersebut, kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman, Senin (30/8/2021).
Untuk sekarang, MKD menyerahkan sepenuhnya penanganan berkaitan kabar OTT tersebut kepada KPK dan penegak hukum.
MKD, kata Habiburokhman, akan mengikuti dan menindaklanjuti apapun yang diputuskan oleh penegak hukum.
Hasan Aminuddin merupakan anggota Fraksi Nasional Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate mengaku mendengar kabar itu dari pemberitaan media massa. Itu sebabnya, dia juga tidak mau berspekulasi sebelum KPK memberikan penjelasan resmi.
Sejauh ini, perwakilan Nasional Demokrat belum dapat berkomunikasi secara langsung dengan Hasan Aminuddin.
"Kami tentu prihatin dan meyakini pelaksanaan penegakan hukum yang adil sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," kata Johnny dalam laporan Suara.com beberapa waktu yang lalu.
Partai Nasional Demokrat mengacu pada azas praduga tidak bersalah. Partai Nasional Demokrat sudah memiliki prosedur baku terkait jika anggotanya terkena OTT atau tindakan penegakan hukum, kata Johnny.
"Seperti misalnya segera mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dan berhenti dari semua jabatan partai. Dan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, para kader mengetahuinya dengan baik," kata Plate.
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasional Demokrat Charles Meikyansah ketika dihubungi wartawan beberapa waktu yang lalu untuk konfirmasi mengenai informasi penangkapan terhadap Hasan mengatakan, "Kami masih mencari info resminya."
Sementara dalam laporan Antara menyebutkan KPK menangkap Tantriana bersama sembilan orang lainnya, termasuk Hasan, pada Minggu (29/8/2021).
"Sejauh ini, ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan pers.
Saat ini, kata dia, tim KPK masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang ditangkap tersebut.
"Kemudian dalam waktu 1x24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud," ucap Ali.
Selain itu, ia mengatakan sampai saat ini tim KPK dan juga pihak-pihak yang ditangkap tersebut masih berada di Jawa Timur.
"Perkembangannya akan selalu kami informasikan kepada masyarakat," kata dia.
Rumah Tantriana dan Hasan tertutup rapat
Rumah pribadi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Jawa Timur, tertutup rapat usai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin dini hari.
Informasi yang dihimpun Antara, penyidik KPK juga menangkap suami Tantriana: anggota Komisi IV DPR Hasan Aminuddin.
"Tadi subuh banyak mobil yang berada di sana, tapi saya tidak tahu ada apa. Rumah itu memang benar rumah Bupati Probolinggo," kata salah seorang warga setempat, Slamet Riyadi.
Penyidik KPK melakukan OTT di rumah pribadi bupati Probolinggo sekitar pukul 02.00 WIB dan banyak kendaraan yang di parkir di sana, bahkan jalan di depan rumah Bupati Tantriana sempat ditutup sementara dan akses jalan itu dibuka kembali sekitar pukul 05.30 WIB.
"Akses jalan baru dibuka kembali sekitar pukul 5.30 WIB karena rombongan mobil yang diparkir di depan rumah Bupati Probolinggo sudah pergi," tuturnya.
Informasi yang dihimpun di lapangan, OTT terhadap bupati Probolinggo bersama anggota DPR terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Bupati Probolinggo dua periode itu bersama suaminya kemudian dibawa Polda Jawa Tmur dan selanjutnya dibawa ke KPK untuk diperiksa. [Rangkuman berita Suara.com)
TERPOPULER