- Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
- Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa konstitusi mengatur presiden tidak berwenang menyetujui atau menolak pengunduran diri wakil presiden.
- DPR dan sidang MPR akan memproses pengunduran diri serta mencari pengganti posisi wakil presiden tersebut.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara menanggapi kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan RI-2 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disebut-sebut disampaikan langsung dalam pertemuan di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), menyusul adanya temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazahnya.
Menanggapi situasi tersebut, Doli menegaskan, bahwa mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden memiliki aturan ketatanegaraan tersendiri dan tidak bergantung pada persetujuan presiden semata.
"Ya kita kan belum bisa memastikan soal begini ya. Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Ya kan? Oke, datang ke presiden, gitu ya. menyerahkan, kan keputusannya bukan di Pak Presiden, gitu ya," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
![Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026). [YouTube Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/10/74115-wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka.jpg)
Doli menjelaskan, bahwa dalam konstitusi Indonesia, presiden tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri wakil presiden.
"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," jelasnya.
Lebih lanjut, Doli mengingatkan agar pernyataannya tidak dipelintir karena masih bersifat pengandaian. Jika pengunduran diri itu benar-benar terjadi, lembaga legislatif yang nantinya akan memproses dan menyikapinya.
"Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi, ya, tentang pengunduran diri. Sekali lagi nih ya, jangan jangan di- jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan, ya. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden, gitu," tegas Doli.
Terkait langkah lanjutan apabila posisi wakil presiden benar-benar kosong dan harus mencari pengganti, Doli menyebutkan perlunya mekanisme melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"At the end nanti ya kalau untuk mencari, mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR," pungkasnya.
Gibras Bilang Ingin Mundur
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blak-blakan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang keinginannya mundur dari jabatan RI-2. Keinginan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Prabowo, hari ini di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran terjadi pada Selasa pagi dan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pras sekaligus meluruskan narasi yang berkembang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan hal itu tidak benar.