Suara.com - Untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan, Kementerian Sosial bertumpu pada dua pilar utama, yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Hal itu dikemukakan Mensos, Tri Rismaharini di hadapan anggota Komite lll Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Risma, peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” perekonomian. Pelakunya bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.
“Untuk menghidupkan 'mesin kedua' bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” katanya, dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI dengan topik Realisasi Program Kerja Kementerian Sosial RI 2021 dan Program Perlindungan Sosial di masa Pandemi Covid-19, di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Raker dipimpin Wakil Ketua DPD RI Evi Apita Maya, dihadiri secara fisik oleh 19 anggota dan sisanya secara daring. Mensos didampingi para pejabat Eselon 1 Kemensos dan jajaran.
Dalam paparannya, Mensos menyampaikan, pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.
“Di sini, pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako) dan kesehatan, serta pendidikan,” katanya.
Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.
Untuk mengurangi biaya sekolah, perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” kata Mensos.
Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Mensos menyatakan untuk mencapai target, Kemensos perlu menyiapkan daya ungkit program laverage.
“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional,” katanya.
Kepada para senator, Mensos menyatakan telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos. SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang telah mendapatkan pelatihan.
Mereka diberi kesempatan untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.
Dalam hal perbaikan data, Mensos menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” pada Aplikasi Cek Bansos.
TERPOPULER
