Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta polisi tidak ragu lagi dalam mengusut mafia tanah di berbagai daerah. Dia mengingatkan jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi beking mafia tanah.
Jajaran Polri harus menegakkan hukum secara tegas dan memperjuangkan hak masyarakat, kata Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat redistrubusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).
Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberantas mafia tanah.
Jokowi menegaskan pula negara berkomitmen untuk mengurai konflik agraria, yakni dengan mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan, dan kepastian ruang hidup yang adil.
"Saya sudah berkali-berkali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah terus menerus berlangsung. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," ujar Jokowi.
Dia juga menyebutkan tidak ingin pengusaha tak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka.
"Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," katanya.
Banyak konflik agraria dan sengketa tanah di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 40 tahun, "Tapi masalahnya tidak selesai-selesai."
"Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi bapak ibu sekalian para petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan."
Setiap tahun, Jokowi mengaku menerima perwakilan kelompok tani yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria," kata Jokowi.
Itu sebabnya, dalam setiap rapat kabinet terbatas, Jokowi mengaku selalu membahas isu konflik agraria.
Beberapakali pula Jokowi mengundang para kepala daerah untuk rapat untuk menyelesaikan konflik agraria di daerah masing-masing.
"Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada," kata dia.
Di Istana Kepresidenan Bogor tadi, Kepala Negara juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap penerima manfaat reforma agraria agar lebih produktif.
TERPOPULER
