Obligor dan Debitur Ogah Akui Punya Utang, Satgas BLBI Siap Seret ke Jalur Hukum

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:13 WIB
Obligor dan Debitur Ogah Akui Punya Utang, Satgas BLBI Siap Seret ke Jalur Hukum
Obligor dan Debitur Ogah Akui Punya Utang, Satgas BLBI Siap Seret ke Jalur Hukum. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tengah paparkan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kantornya, Rabu (27/10/2021). (Dok. Humas Kemenko Polhukam).

Suara.com - Masih Ada Obligor dan Debitur Ogah Akui Miliki Utang, Satgas BLBI Siap Tempuh Jalur Hukum

Sebanyak 6 dari 8 obligor yang menjadi target telah memenuhi panggilannya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelesaian utangnya. Dari jumlah tersebut tidak seluruhnya mengakui memiliki utang dengan jumlah yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada yang mengakui memiliki utang namun ia tidak sepakat dengan jumlahnya. Kemudian ada juga yang malah mengaku tidak memiliki utang kepada negara.

"Sesudah dipanggil ada yang datang menyatakan, ya, saya punya utang, ada yang menyatakan saya tidak punya utang, ada yang menyatakan saya punya utang tapi jumlahnya beda," kata Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (27/10/2021).

Selaku Ketua Satgas BLBI, Mahfud mengaku tidak masalah ketika ada obligor yang tidak mengakui memiliki utang. Pasalnya, Satgas BLBI sudah mengantongi bukti akan adanya utang tersebut.

Jika obligor tidak mau kooperatif, mau tidak mau Satgas BLBI akan menempuh jalur hukum. Terlebih Satgas BLBI juga sudah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung dan Polri untuk membantu menyelesaikan proses hukumnya.

"Nah, kami akan selesaikan semuanya yang ngaku tidak punya utang, kami punya bukti, kami akan tempuh jalur hukum, banyak lah yang bisa dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Satgas BLBI telah memanggil 14 debitur. Mereka telah hadir memenuhi panggilang dari Satgas BLBI.

"Sebagian debitur mengakui dan menerima jumlah utangnya serta memiliki rencana pembayaran, sebagian lainnya mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran."

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Satgas BLBI Setorkan Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dolar AS ke Kas Negara

Satgas BLBI Setorkan Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dolar AS ke Kas Negara

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:20 WIB

Balas Pernyataan Mahfud, Jokowi Mania: Yang Kita Ingin Harga PCR Murah Atau Gratis!

Balas Pernyataan Mahfud, Jokowi Mania: Yang Kita Ingin Harga PCR Murah Atau Gratis!

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:29 WIB

Mahfud Soal Relawan Jokowi Gugat Aturan Tes PCR: Itu Hasil Sidang Kabinet

Mahfud Soal Relawan Jokowi Gugat Aturan Tes PCR: Itu Hasil Sidang Kabinet

Sumsel | Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:28 WIB

Joman Gugat Mendagri ke PTUN Gegara Tes PCR, Mahfud: Aturan Atas Perintah Sidang Kabinet

Joman Gugat Mendagri ke PTUN Gegara Tes PCR, Mahfud: Aturan Atas Perintah Sidang Kabinet

News | Selasa, 26 Oktober 2021 | 22:15 WIB

Terkini

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB