Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyalurkan aset hasil sitaan Rp791,17 miliar untuk tujuh kementerian/lembaga. Selain itu, penyerahan juga dilakukan untuk Pemerintah Kota Bogor berupa aset properti senilai Rp345,73 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penyaluran aset tersebut dilakukan melalui penetapan status penggunaan atau PSP barang milik negara/BMN. Tujuh kementerian/lembaga yang dimaksud yakni BNN, BNPT, Polri, Kemenag, Kemhan, Kemenkeu dan BPS.
"Kami berikan ke sana, pokoknya semua untuk kepentingan negara bukan perorangan," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (27/10/2021).
Sejauh ini Satgas BLBI berhasil telah menyetorkan utang debitur dan obligor ke kas negara Rp 2,4 miliar dan 7,6 juta US dollar. Selain itu, tim tersebut juga telah melakukan pemblokiran tanah, saham hingga sertifikat tanah.
Dari hasil pemburuan, tim melakukan pemblokiran tanah sebanyak 339 yang merupakan aset jaminan, pemblokiran saham utuh dari 24 perusahaan hingga pemblokiran 59 sertifikat tanah yang menjadi aset properti.
"Kemudian ada balik nama atas nama pemerintah terhadap 335 sertifikat," ujarnya.
Selain itu satgas juga melakukan perpanjangan hak sebanyak 543 sertifikat aset properti yang tersebar di 19 provinsi. Angka itu dikatakan Mahfud belum termasuk dengan penguasaan fisik aset properti yang sudah disampaikan sebelumnya.
Progres yang sudah dilakukan Satgas BLBI sejauh ini juga meliputi penguasaan fisik untuk 97 bidang tanah seluas 5.320.148,97 meter persegi. Tanah tersebut tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.
Baca Juga: Satgas BLBI Setorkan Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dolar AS ke Kas Negara
