Suara.com - Lebih dari 500 kelompok hak-hak sipil telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan peningkatan kekerasan di negara bagian Chin, Myanmar.
Reuters melaporkan, Jumat (5/11/2021), Chin merupakan wilayah perbatasan di Myanmar yang sedang bergejolak saat ini yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Media lokal, para saksi mata, dan PBB telah melaporkan penumpukan senjata berat dan pasukan di Chin, menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang terbentuk setelah kudeta 1 Februari 2021.
Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan atas nama 521 organisasi internasional dan domestik yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi dan bertindak sebelum serangan meluas di Chin.
"Ini harus mengadakan pertemuan mendesak mengenai serangan yang meningkat di Negara Bagian Chin,” kata Human Rights Watch dalam pernyataan tersebut.
“Dan krisis politik, hak asasi manusia dan kemanusiaan yang mendalam secara keseluruhan sebagai akibat dari pencarian para pemimpin militer Myanmar akan kekuasaan dan keserakahan telah menyebabkan penderitaan besar.”
Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes dan kekerasan sejak kudeta, dengan junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas.
Saksi mata, kelompok pemberi bantuan, dan media lokal mengatakan rumah dan gereja telah dibakar di kota Thantlang. Organisasi Save the Children mengatakan kantornya juga dihancurkan.
Junta tidak berkomentar tentang situasi di Chin. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi laporan serangan di wilayah tersebut karena internet dan komunikasi lainnya telah terganggu.
Badan kemanusiaan PBB dalam laporan situasi pada Rabu (3/11/2021) mengatakan bentrokan antara pasukan keamanan dan pasukan pertahanan rakyat telah meningkat di Chin serta di wilayah tetangga Magway dan Sagaing.
(Jacinta Aura Maharani)
TERPOPULER
