REGIONAL:
Suara.com - Sebagian besar pegawai pemerintah Afghanistan kehilangan pekerjaan dan tak punya penghasilan sejak Taliban berkuasa. Mereka terpaksa jual harta benda dengan harga murah untuk beli makanan.
Sejak Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus, negara yang sebelumnya telah dilanda konflik itu tidak hanya mengalami gejolak politik tetapi juga krisis ekonomi yang parah dan meningkatnya kemiskinan.
Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban menyebabkan miliaran dolar aset bank sentral Afghanistan dibekukan dan lembaga keuangan internasional menangguhkan akses mereka ke dana bantuan.
Sekitar $9,5 miliar atau kurang lebih Rp135 triliun dana cadangan bank sentral yang disimpan di luar negeri tetap diblokir dan dukungan internasional yang diberikan kepada pemerintah sebelumnya pun surut.
Kepergian pasukan asing dan lembaga donor internasional membuat negara itu kehilangan dana hibah yang selama ini membiayai tiga perempat belanja publik.
Akibatnya, dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah Taliban harus berjuang untuk membayar gaji para pegawai negeri, sementara harga pangan melonjak dan bank menghadapi krisis uang tunai.
Bulan lalu, lembaga moneter internasional atau IMF memprediksi bahwa ekonomi Afghanistan akan mengalami kontraksi sebesar 30% untuk tahun ini.
Di bibir jurang bencana kelaparan
Gangguan ekonomi, ditambah kekeringan parah dan pandemi corona, telah memperburuk kemiskinan dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan serta menghadapi kelaparan akut.
Sekitar 8,7 juta orang berada di bibir jurang bencana kelaparan, demikian Mary-Ellen McGroarty, Kepala Program Pangan Dunia (World Food Program) di Afghanistan, mengatakan pada Oktober lalu.
"Ada tsunami kemiskinan, penderitaan luar biasa, dan kelaparan yang tak terkendali," tambah McGroarty.
Banyak warga Afghanistan terpaksa menjual harta benda dan perabot rumah tangga mereka untuk membeli makanan.
Bukan hanya orang miskin yang terkena dampaknya. Sebagian besar kelas menengah negara itu sekarang juga jatuh miskin.
Sharifa (bukan nama sebenarnya), perempuan yang mantan pejabat pemerintahan ini sebelumnya bekerja untuk departemen urusan perempuan.
Kini ia kehilangan pekerjaan dan menganggur. Selain itu ia juga ketakutan akan kemungkinan menghadapi balasan dari Taliban.
"Saya sudah menganggur selama tiga bulan. Saya telah menjual semua barang-barang di rumah saya untuk membeli bahan pangan," kata ibu dua anak ini dan meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut.
Ajmal (namanya pun disamarkan), yang juga pernah bekerja di sebuah instansi pemerintah di ibu kota Kabul, membenarkan bahwa sejumlah mantan pejabat pemerintah kini harus berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup.
"Sayangnya, para mantan pejabat sekarang harus mengemis, dan beberapa orang bahkan menjadi buruh dengan upah harian," kata Ajmal kepada DW.
Krisis ekonomi akut
Bahkan orang-orang yang memiliki tabungan di bank juga harus berjuang untuk bisa membayar makanan dan kebutuhan rumah tangga lain.
Bank di Afghanistan memberlakukan pembatasan ketat penarikan uang tunai sebagai antisipasi agar tidak kehabisan cadangan kas.
Pemerintah Taliban baru-baru ini juga melarang penggunaan mata uang asing untuk melakukan transaksi besar seperti membeli mobil atau rumah.
Mereka mengatakan semua kontrak harus dilakukan dalam mata uang Afghanistan.
Bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa, Afghanistan telah menghadapi masalah akut di bidang ekonomi dan pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi Afghanistan melambat hingga Agustus 2021, mencerminkan kepercayaan yang lemah di tengah situasi keamanan yang dengan cepat memburuk, dan kondisi kekeringan parah yang berdampak negatif pada produksi pertanian," kata Bank Dunia dalam laporannya baru-baru ini.
"Output diperkirakan telah berkontraksi tajam sejak pengambilalihan oleh Taliban akibat dampak gabungan dari penghentian mendadak pengeluaran donor dan belanja pemerintah, gangguan perdagangan, dan disfungsi sektor perbankan," tambah laporan itu.
Ingin hengkang, apa pun caranya
Mengingat situasi Afghanistan, Ajmal dan Sharifa mengatakan mereka mempertimbangkan untuk beremigrasi.
"Saya tahu bahwa ribuan keluarga lain, termasuk keluarga saya, tengah mencari cara untuk keluar dari negara ini."
Kamela (bukan nama sebenarnya), ibu dari empat anak ini juga punya keinginan yang sama.
"Kami tidak punya pilihan lain selain migrasi. Kami harus menjual barang-barang rumah tangga dengan separuh harga dan meninggalkan negara ini."
Bulan lalu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan Afghanistan menghadapi gangguan sistem ekonomi dan sosial yang berisiko berlanjut menjadi bencana kemanusiaan.
"Afghanistan sedang mengalami krisis kemanusiaan yang serius dan sistem sosial-ekonominya terancam runtuh, ini berbahaya bagi warga Afganistan, bagi keamanan regional dan internasional," tulis Josep Borrell dalam sebuah blog.
"Jika situasi ini berlanjut dan seiring mendekatnya musim dingin, risiko ini berubah menjadi bencana kemanusiaan," ujar Josep Borrell sambil memperingatkan bahwa keadaan ini dapat memicu migrasi massal ke negara-negara tetangga.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan kemanusiaan lainnya juga telah memperingatkan bahwa ketidakstabilan lebih lanjut dan penderitaan di Afghanistan dapat memicu krisis migrasi besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika ratusan ribu pencari suaka dari Suriah melakukan perjalanan ke Eropa. ae/pkp
TERPOPULER
