REGIONAL:
Suara.com - Cina memperingatkan negara-negara Barat pada Kamis (09/12) bahwa mereka akan "membayar harga" karena telah memboikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 pada awal pekan ini, dengan argumen pelanggaran hak asasi yang meluas oleh pemerintah Cina dan apa yang dipandang sebagai "genosida" terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Australia, Inggris, dan Kanada mengikuti langkah AS pada Rabu (08/12). Boikot itu berupa tidak mengirim atlet ke penyelenggaraan Olimpiade Beijing, sehingga membuat marah Cina.
"Penggunaan platform Olimpiade oleh AS, Australia, Inggris, dan Kanada untuk manipulasi politik tidak populer dan mengasingkan diri, dan mereka pasti akan membayar harga untuk kesalahan mereka," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin kepada wartawan.
Kelompok-kelompok advokasi telah mendukung boikot itu. Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson menyebutnya sebagai "langkah penting untuk menentang kejahatan pemerintah Cina terhadap kemanusiaan yang menargetkan etnis Uighur dan komunitas Turki lainnya."
Para pegiat hak asasi manusia mengatakan, setidaknya satu juta orang Uighur dan lainnya yang berbahasa Turki, sebagian besar minoritas Muslim telah dipenjara di "kamp pendidikan ulang" di Xinjiang, di mana Cina juga dituduh mensterilkan perempuan secara paksa dan melaksanakan praktek kerja paksa.
Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach pada Rabu (08/12) mengatakan, dia tetap netral secara politik mengenai masalah ini, seraya bersikeras bahwa poin pentingnya adalah "partisipasi para atlet di Olimpiade".
Ketegangan antarnegara
Keempat negara Barat yang memboikot itu telah mengalami hubungan dengan Beijing mendingin secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Inggris juga mengkritik Cina atas tindakan kerasnya di Hong Kong.
Sementara hubungan Kanada dengan Cina mencapai titik terendah saat penangkapan Eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, pada Desember 2018 di Vancouver.
Yang kemudian diikuti aksi penahanan dua warga negara Kanada sebagai respons balasan Beijing.
Hubungan Canberra dengan Beijing juga terjun bebas dalam beberapa tahun terakhir, setelah Cina memberlakukan serangkaian sanksi hukuman terhadap barang-barang Australia.
Cina marah atas langkah Australia dalam membuat undang-undang terhadap operasi pengaruh luar negeri, larangan Huawei dari kontrak 5G, dan seruannya untuk penyelidikan independen tentang asal usul pandemi virus corona.
Langkah Australia belum lama ini untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir di bawah pakta pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat - yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Cina di kawasan Pasifik - semakin membuat marah Beijing.
Pro kontra Olimpiade Beijing 2022 Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan boikot di parlemen pada Rabu (08/12), dan bergabung dengan tiga negara lainnya, tetapi justru mengatakan para atlet harus tetap hadir.
"Saya tidak berpikir bahwa boikot olahraga masuk akal – itu tetap menjadi kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Di Ottawa, Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan, pejabat Kanada juga akan melewatkan Olimpiade, dengan mengatakan pemerintahnya "sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dilakukan oleh pemerintah Cina".
Pemimpin Australia Scott Morrison juga membuat pengumuman serupa pada hari sebelumnya.
Sementara negara-negara lain mempertimbangkan langkah mereka sendiri. Prancis, yang akan mengambil alih kursi kepresidenan Dewan Eropa pada 1 Januari 2022, pada Selasa (07/12) mengatakan, akan menunggu tanggapan UE terhadap keputusan boikot AS.
Kremlin, bagaimanapun, mengkritik langkah AS, dengan mengatakan pelaksanaan Olimpiade 2022 harus "bebas dari politik".
Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku, telah menerima undangan dari pemimpin Cina Xi Jinping untuk hadir. ha/as (AFP)
TERPOPULER