Suara.com - Pemerintah akan membuat payung hukum yang adaptif bagi pengguna platform telemedisin. Payung hukum tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi problem solving apabila terjadi masalah soal pelayanan kesehatan.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan, kebutuhan perlindungan hukum akan semakin tinggi seiring dengan penggunaan telemedisin dalam beberapa waktu mendatang.
KSP juga siap mendukung Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan kementerian atau lembaga lainnya dalam menjawab kebutuhan regulasi bagi layanan telemedisin dan memastikan tidak ada celah regulasi yang merugikan.
"Jika nanti ada kasus etik, malpraktik, fraud, moral hazard dan semacamnya baik dari sisi pasien atau pun dokter, kita sudah siap untuk mengatasinya. Ini masih jadi PR pemerintah juga untuk mempelajari lebih detail, potensi-potensi masalah yang akan terjadi,” kata Abetnego dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).
Abetnego menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian besar terhadap perkembangan telemedisin yang menjadi pivot penting dalam pelayanan kesehatan khususnya terkait Covid-19.
“Pemerintah akan membuat smart regulation dalam mengimbangi perkembangan teknologi dan inovasi yang begitu cepat. Pelayanan Kesehatan melalui Telemedisin pada dasarnya berbasis internet dan harus teregulasi dengan baik. Untuk itu, harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai,” katanya.
Penyelenggaraan telemedisin tertuang dalam Permenkes 20/2019 dan Kepmenkes 01.07 tahun 2021. KSP sendiri menilai masih terdapat celah regulasi yang seharusnya bisa direspon untuk memastikan agar pelayanan telemedisin dapat berjalan lebih optimal.
Beberapa celah regulasi tersebut mencakup jaminan perlindungan data privat, kerahasiaan rekam medis yang terintegrasi antar fasiltas kesehatan (faskes), dan perlindungan hukum khususnya bagi tenaga medis yang memberikan pelayanan.
Baca Juga: KSP Dorong Pembentukan Aturan yang Baik Terkait Telemedisin
