Karena itu, Komisi III kata Nasir menilai ada persoalan-persoalan administrasi. Bahkan, Nasir menduga ada penyelundupan hukum dalam surat keputusan yang sempat digugat warga dan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .
"Kami melihat memang ada persoalan-persoalan administrasi bahkan saya mengatakan dalam 'ada dugaan' penyelundupan hukum dalam keputusan itu yang digunakan oleh warga dan di menangkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, mulai dari awal banding sampai kasasi .Penyelundupan tadi itu itu seolah-olah ini adalah bagian dari proyek strategis nasional," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut rencana pembangunan Bendungan atau Waduk Bener ini merupakan program pemerintah pusat yang merupakan Proyek Stategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
Bendungan tersebut kata Mahfud untuk mengairi lahan sawah sekitar 15 ribu hektare untuk pengadaan sumber air baku, listrik dan mengatasi banjir.
"Jadi bendungan ini untuk kepentingan rakyat khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitar dan ini sudah dimulai sejak 2013," ucap Mahfud.
TERPOPULER
