Harga Kedelai Impor Selalu Jadi Masalah Menahun, Pemerintah Diminta Intervensi Tingkatkan Produksi dan Kualitas Kedelai

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Senin, 21 Februari 2022 | 14:06 WIB
Harga Kedelai Impor Selalu Jadi Masalah Menahun, Pemerintah Diminta Intervensi Tingkatkan Produksi dan Kualitas Kedelai
Pekerja mengangkat kacang kedelai saat produksi tahu di salah satu pabrik tahu di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Selasa (5/1/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis jangka pendek dan panjang untuk mengintervensi isu kedelai yang setiap tahun terus terjadi di Indonesia.

Kekinian, harga kacang kedelai naik akibat fluktuasi harga internasional. Kenaikan itu berdampak terhadap produsen tahu tempe yang mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong agar jumlah produksi ditingkatkan, jangka pendek menyiapkan ketersediaan kedelai itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melakukan intervensi karena ini adalah sebuah kebutuhan mendasar dari pangan rakyat,” kata Dedi dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).

Dedi mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu melakukan langkah dalam mendorong ketersediaan kedelai di pasaran. Kemendag kata Dedi juga harus segera menstabilkan harga. Mengingat harga akan kembali stabil apabila pasokan kedelai tersedia dan mudah didapat.

“Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi sering kali untuk kepentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil dibanding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor,” tutur Dedi.

Dedi menilai minimnya produksi kedelai dalam negeri tidak terlepas dari kurangnya minat petani karena secara ekonomis harga kedelai jauh di bawah padi dan jagung. Sehingga dalam hal ini juga perlu intervensi agar ada langkah strategis dalam mengatasinya.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian diminta membuat perencanaan mulai dari penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping hingga sejumlah alat produksi pasca panen.

“Karena pasca panen harus ada mesin pemanas, mesin pemilahnya, kalau perlu disediakan karung kedelai. Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi,” kata Dedi.

“Sehingga pemerintah harus intervensi. Karena kalau tidak ada intervensi sampai kapanpun kita akan impor,” sambungnya.

Diketahui, Harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional, khususnya di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai selain Brasil, Argentina, dan China.

Pada 2020, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar Rp 8.500 per kilogram, namun pada 2021 naik menjadi Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu per kilogram. Kini harga kacang kedelai sudah berada di atas Rp 11 ribu per kilogram.

Dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Kemendag menstabilkan harga kacang kedelai untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus, jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Ia menambahkan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha.

“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” tandas wakil rakyat dapil Gorontalo itu.

Masalah kacang kedelai, tambah Gobel, harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian.

“Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terpaksa Beroperasi, Begini Siasat Perajin Tahu di Purwokerto Hadapi Harga Kedelai Tinggi

Terpaksa Beroperasi, Begini Siasat Perajin Tahu di Purwokerto Hadapi Harga Kedelai Tinggi

Jawa Tengah | Senin, 21 Februari 2022 | 14:05 WIB

Minyak Goreng Masih Langka, Tempe dan Tahu Menghilang di Pasaran, Warga Bekasi Menjerit

Minyak Goreng Masih Langka, Tempe dan Tahu Menghilang di Pasaran, Warga Bekasi Menjerit

Bekaci | Senin, 21 Februari 2022 | 13:30 WIB

Harga Kedelai Tak Terkendali, Perajin Tahu dan Tempe di Bekasi Lakukan Mogok Produksi

Harga Kedelai Tak Terkendali, Perajin Tahu dan Tempe di Bekasi Lakukan Mogok Produksi

Bekaci | Senin, 21 Februari 2022 | 12:30 WIB

Terkini

Korban Travel Haji Hanania Group Diperkirakan Tembus 3.000 Orang, Kerugian Capai Rp 95 Miliar

Korban Travel Haji Hanania Group Diperkirakan Tembus 3.000 Orang, Kerugian Capai Rp 95 Miliar

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 16:13 WIB

Diperiksa KPK 7 Jam! Bos Maktour Fuad Hasan Cuma Ketawa Ditanya Soal Illegal Gain Rp27,8 M

Diperiksa KPK 7 Jam! Bos Maktour Fuad Hasan Cuma Ketawa Ditanya Soal Illegal Gain Rp27,8 M

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:56 WIB

Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan

Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:46 WIB

Komisi X DPR Dukung Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunker Pantau Program MBG

Komisi X DPR Dukung Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunker Pantau Program MBG

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:40 WIB

Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi

Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:39 WIB

MBG Jangan 'Makan' Hak Guru dan Beasiswa dari Anggaran Pendidikan!

MBG Jangan 'Makan' Hak Guru dan Beasiswa dari Anggaran Pendidikan!

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:24 WIB

Presiden Setujui Anggaran Rp 100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra

Presiden Setujui Anggaran Rp 100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:21 WIB

Bukan Sekadar Pertemuan Biasa, Ini Agenda Utama Prabowo Panggil Bos Himbara hingga Rosan ke Istana

Bukan Sekadar Pertemuan Biasa, Ini Agenda Utama Prabowo Panggil Bos Himbara hingga Rosan ke Istana

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:20 WIB

Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda

Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:04 WIB

PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?

PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:02 WIB