Suara.com - Badan Legislasi DPR mengupayakan melalukan rapat kerja terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama pemerintah di masa reses, tepatnya pada Rabu besok. Walau begitu, keinginan tersebut masih menunggu arahan pimpinan DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan dasar pembahasan RUU TPKS di masa reses ialah hasil rapat badan musuawarah atau bamus. Ada dua RUU yang diminta izin dan telah disetujui pimpinan untuk dibahas di masa reses, yakni RUU TPKS dan revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Willy menuturkan, dirinya melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus untuk menindaklanjuti hasil bamus tersebut.
"Tapi sampai hari ini koordinasi di tingkat pimpinan belum turun. Saya kemarin masih bersurat kepada pimpinan untuk kemudian sebelum pembahasan harus ada raker, saya mengusulkan raker besok untuk (RUU) TPKS. Tapi belum ada jawaban," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Willy mengatakan bahwa nantinya apabila raker pada Rabu besok terlaksana, langkah selanjutnya bisa diteruskan kepada pembahasan tingkat I terhadap RUU TPKS.
Willy berujar terkait raker RUU TPKS di masa reses tetap bisa dilakukan dengan berpegang kepada izin pimpinan dan hasil rapat bamus. Kendati surat presiden tidak dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang Jumat pekan kemarin.
"Di bamus sudah diperjuangkan, sudah diputuskan, sudah bersurat dua kali untuk dibahas di masa reses, dan sudah approval. Jadi tinggal ibarat mobil itu starter-nya itu di pimpinan. Oke kalau di pimpinan, kita gelar raker," kata Willy.
Ditanya terkait ada kemungkinan tidaknya pembahasan di masa reses itu akan melanggar tata tertib atau mekanisme pembentukan perundang-undangan, Willy menegaskan selama ada izin pimpinan DPR hal tersebut tidak akan terjadi.
"Asalkan dapat izin dari pimpinan, itu yang menjadi paling penting," kata Willy.
Sementara itu, terkait surpres RUU TPKS sendiri dikatakan Willy bahwa pemerintah sudah mengirimkannya ke DPR pada 11 Februari. Namun terkait alasan tidak dibacakan di dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, Willy menilai permasalahan tersebut terletak di pimpinan.
"Kalau problem enggak dibacakan itu mungkin di level pimpinan. Tapi komunikasi dengan pihak pemerintah mereka sudah berkirim surat dari tanggal 11," kata Willy.
TERPOPULER
