Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, membantah tudingan yang menyebut negara akan mengambil keuntungan dari syarat terbaru mewajibkan keanggotaan Program Jaminan Kesehatan (JKN) di BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan publik.
Ali Gufron mengatakan tudingan itu tidak benar karena kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini sudah cukup tanpa adanya syarat terbaru tersebut.
"Banyak mispersepsi, dikira kita melakukan pemaksaan lalu untuk mengumpulkan uang, untuk diketahui bahwa BPJS Kesehatan saat ini kondisi keuangannya cukup bagus ya, meski tidak berlebih, tetapi dana jaminan sosialnya itu cukup positif," kata Ali Gufron dalam diskusi FMB9, Kamis (24/2/2022).
Gufron menegaskan aturan baru yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Isunya adalah bagaimana kehadiran pemerintah atau negara untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan," tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, yang berisi optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN), pemerintah mewajibkan beberapa jenis layanan publik wajib pakai BPJS Kesehatan.
Dengan terbitnya Inpres ini, mulai sekarang proses Jual Beli Tanah, Layanan Imigrasi, Ibadah Haji/Umrah, Pembuatan atau Perpanjangan SIM dan STNK, Kredit Usaha Rakyat, hingga Mendaftar Sekolah harus memiliki kartu anggota BPJS Kesehatan.
