REGIONAL:
Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) berkaitan wacana penundaan Pemilu 2024.
Dari hasil tersebut terungkap jika mayoritas masyarakat menolak apabila masa jabatan presiden diperpanjang. Mereka memilih Jokowi tetap mengakhiri jabatan sesuai periodenya, yakni di tahun 2024.
Menurutnya, hasil survei tersebut membuktikan klaim sejumlah pimpinan parpol yang menyebut masyarakat menginginkan kembali kepemimpinan Jokowi tidak terbukti.
"Menjadi semakin jelas, bahwasanya klaim para elit politik yaitu Ketum PKB, Ketum PAN dan Ketum Golkar yang menyampaikan bahwa aspirasi rakyat menghendaki perpanjangan masa jabatan presiden tak didukung bukti yang kuat," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Kamhar menilai argumentasi yang disampaikan para pimpinan parpol selama ini tidak hanya menabrak logika dan akal sehat. Melainkan juga tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat.
"Memang terpotret pada hasil survei bahwa publik cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi mencapai 66,3 persen, namun dari hasil survei tersebut terpotret pula bahwasanya 68-71% tidak mengehendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan Ibu Kota Negara," tutur Kamhar.
"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," katanya.
Meski Puas, Publik Minta Jokowi Selesai 2024
Sebelumnya diberitakan, mayoritas publik di Indonesia mengakui jika selama ini kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuaskan.
Namun, mayoritas tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang dalam beberapa waktu terakhir terus mencuat di tengah publik.
Kesimpulan tersebut setidaknya tertuang dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru. Lembaga tersebut merilis hasil survei terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi atau sekira 66,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 29,9 persen dan sisanya 3,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Adapun rincian publik yang puas dengan kinerja Jokowi yakni, 7,5 persen sangat puas dan 58,8 persen cukup puas. Sedangkan publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi yakni, 23,7 persen kurang puas dan 6,2 persen tidak puas sama sekali.
"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak jokowi sebagai presiden," kata Djayadi yang disampaikan secara daring, Kamis (3/3/2022).
Djayadi mengatakan, hasil survei tersebut nantinya juga akan menunjukan, apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukunng atau menilak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia mengemukakan, berdasarkan hasil survei lebih lanjut, ternyata publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan masa jabatan presiden.
Mereka lebih banyak memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.
"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.
Jayadi memaparkan, hasil survei pada publik yang menilai kinerja Jokowi memuaskan, terlihat jika 63,4 persen menyatakan tidak setuju jika jabatan presiden diperpanjang. Sedangkang, 27,7 persen setuju masa jabatan diperpanjang dan sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Kondisi tersebut juga terlihat dari hasil survei pada kategori publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi selama menjabat presiden. Tercatat ada 88,8 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.
"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," katanya.
Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
TERPOPULER
