REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan pandangannya terkait usulan penundaan pemilu dari beberapa elite parpol.
Melansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan dua ketum partai politik lainnya yang sempat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 akan terancam pada elektabilitas personal.
"Terancam tidak saja terperosok dalam kubangan elektabilitas personal, tetapi Parpolnya juga berpeluang terimbas," ungkap Dedi seperti dilansir wartaekonomi, Selasa (8/3/2022).
Menurut Dedi, usulan penunda beresiko bisa kehilangan simpati publik, dan belum tentu solid di internal parpol. Bahkan, kata Dedi, perpecahan bisa saja terjadi.
"Tetapi, perlu juga dicurigai jika wacana ini tidak murni dari Parpol, tetapi ada upaya pengkondisian dari kekuasaan yang lebih tinggi. Setidaknya karena beberapa hal," katanya.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, penunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu berbeda, tidak dapat dijadikan paket karena menunda Pemilu tidak lantas presidennya tetap bertahan.
"Bagaimanapun, jabatan presiden harus tetap berakhir sesuai amanat konstitusi, jikapun darurat dan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka jabatan presiden diambil alih oleh pejabat transisi, bisa secara otomatis diberlakukan kepemimpinan, Menhan, Mendagri dan Menlu," terangnya.
Selain itu, Dedi menambahkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi kental nuansa kekuasaan karena akan melanggar konstitusi.
"Dan jika dipaksa konstitusi di ubah atas inisiatif pihak presiden, maka dapat disebut penghianatan. Ini seharusnya tidak terjadi," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Dia mengaku, usulan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai masukan dari pelaku UMKM, pengusaha dan analis ekonomi.
Muhaimin mengatakan, latar belakang usulan itu adalah pemulihan ekonomi. Penundaan pemilu akan menjadi momentum perbaikan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.
"Ya setahun lah maksimal dua tahun," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
TERPOPULER
