Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 masih dianggap kurang tegas. Partai Demokrat menuntut Jokowi menegaskan kembali sikapnya atas wacana yang disampaikan oleh elite parpol pengusungnya.
"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman dalam webinar Para Syndicate secara daring, Rabu (9/3/2022).
Menurut Benny jawaban yang belakangan disampaikan Jokowi masih mengambang dan setengah-setengah.
"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu pemilu," ujar Benny.
Bagi Demokrat sendiri, Jokowi tidak punya pilihan lain atas wacana penundaan Pemilu.
Presiden Jokowi, kata Benny harus tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi.
"Presiden tidak ada pilihan lain, harus menolak. Sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya pada saat pelantikan setia pada konstitusi," tandasnya.
