Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono baru saja bertemu pimpinan KPK di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Pertemuan itu bertujuan soal tata kelola pembangunan IKN agar terbebas dari korupsi.
Sementara terkait informasi bagi-bagi kavling lahan IKN, Bambang Susantono tidak menjelaskannya secara rinci.
Sekali lagi, Bambang mengatakan, kedatangannya bertemu pimpinan KPK lebih fokus berkonsultasi tata kelola pembangunan IKN agar tidak terjadi potensi dugaan korupsi.
"Kami nggak masuk detail. Kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan," ujar Bambang.
Kata dia, KPK kini sudah turut mengawal proses pembangunan IKN. Tentunya, bila terjadi sesuatu di lapangan tentu pihaknya akan terus berkordinasi dengan KPK.
"Dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," katanya.
"Bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini lebih ke arah sana," sambungnya.
Bambang datang ke gedung KPK pada Senin jelang siang tadi. Ia tampak mengenakan kemeja putih.
Kepada awak media saat datang, ia mengatakan, tujuannya datang ke KPK hanya ingin berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait tata kelola IKN.
" Konsultasi, untuk memastikan tata kelola IKN berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Bambang memang sudah menyampaikan selain ke KPK, ia berencana 'sowan' ke Kejaksaan Agung RI untuk berkoordinasi.
"Minggu depan kami akan ikuti dengan instansi lain di antaranya KPK. Tentu kami ingin dari awal kami dikawal, sehingga trust atau confident terhadap otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.
Bambang diketahui telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur didampingi wakilnya, Dhony Rahajoe.
Sementara sebelum ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN. Alex menyebut, temuan itu didapat dari dari informan yang dimiliki oleh komisi antirasuah.
Paparan itu disampaikan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022) lalu.
