Suara.com - Hendry Susanto, bos PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelolah robot trading Fahrenheit telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri.
Kasubdit V IKNB Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Ma'mun mengatakan, Hendry Susanto awalnya dipanggil untuk agenda pemeriksaan pada Senin (21/3) lalu.
“Yang bersangkutan memenuhi panggilan pemeriksaan,” kata Ma'mun saat dihubungi wartawan, Rabu (23/3/2022).
Usai menjalani pemeriksaan tim penyidik menemukan adanya unsur pidana, hingga pada malam harinya statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.
“Kami naikkan status sebagai tersangka. Kami lakukan penangkapan itu sekitar pukul 23.30 WIB pada Senin (23/3),” ungkap Ma'mun.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hendry Susanto langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri.
Penangkapan Hendry Susanto sebelumnya diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan.
“Hendry Susanto telah ditangkap oleh Bareskrim,” kata Whisnu dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Bongkar Kasus Robot Trading Fahrenheit
Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus kasus penipuan dengan modus robot trading Fahrenheit. Setidaknya ada empat orang tersangka yang tertangkap.
“Kami sudah mengamankan empat pelaku, mungkin yang dibelakang tiga, satu baru kami amankan sedang kami lakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/3/2022) kemarin.
Auliansyah menjelaskan, empat tersangka lainnya ada yang menjadi pengelola rekening, admin website, hingga konten kreator.
"Peran-peran para mereka ada yang sebagai Direktur kemudian pengelola rekening, ada yang sebagai admin web kemudian satu lagi dia membuat konten kreatornya," pungkas Aulia.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 28 Ayat 1 dan atau Pasal 45 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Para pelaku juga dijerat dengan Pasal 105 dan 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lalu, Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Terakhir, Pasal 55 dan 56 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
TERPOPULER
