Sri Lanka Membatalkan Ujian Sekolah karena Kekurangan Kertas

Suara.com - Sri Lanka membatalkan ujian bagi jutaan siswa sekolah karena negara itu kehabisan kertas cetak. Pasalnya, pemerintah mengalami kekurangan uang dolar untuk membiayai impor.

Otoritas pendidikan mengatakan ujiansemester, yang dijadwalkan berlangsung seminggu mulai Senin (21/03), telah ditunda tanpa batas waktu karena kekurangan kertas sebagai akibat dari krisis keuangan terburuk negara itusejak merdeka pada 1948.

"Kepala sekolah tidak dapat mengadakan ujian karena pihak percetakan tidak dapat mengamankan devisa untuk mengimpor kertas dan tinta yang diperlukan," demikian pernyataan Departemen Pendidikan di Provinsi Barat negara itu.

Sumber resmi mengatakan langkah itu dapat secara efektif menunda ujian untuk sekitar dua pertiga dari 4,5 juta siswa negara itu.

Ujian semester adalah bagian dari proses penilaian untuk memutuskan apakah seorang siswa naikke kelas berikutnya pada akhir tahun.

Krisis ekonomi yang kian memburuk - yang disebabkan oleh kekurangan cadangan devisa untuk membiayai impor- telah membuat negara itu juga kehabisan bahan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta orang yang kekurangan uang ini mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mencari dana talangan IMF untuk menyelesaikan krisis utang luar negeri yang memburuk dan menopang cadangan eksternal.

Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan sedang mempertimbangkan permintaan mengejutkan dari Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk membahas bailout.

Sekitar $6,9 miliar (sekitar Rp 95 triliun) dari utang Pemerintah Sri Lankaperlu dilunasi tahun ini tetapi cadangan mata uang asingnya hanya sekitar $2,3 miliar (sekitar Rp28 trliun) pada akhir Februari.

Antrean panjang mengular di seluruh negeri untuk bahan makanan dan minyak, sementara pemadaman listrik bergilir dan penjatahan susu bubuk, gula, lentil dan beras juga diterapkan.

Sri Lanka pada awal tahun ini meminta China, salah satu kreditur utamanya, untuk membantu menunda pembayaran utang tapi sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Beijing.

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari ABC News.