Suara.com - Wacana perpanjangan jabatan presiden tengah menjadi perbincangan oleh publik. Wacana Jokowi 3 periode pun kembali muncul.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pemerintah Desa Indoesia (APDESI).
Apdesi mendeklarasikan Jokowi 3 periode selepeas kegiatan Silaturahmi Nasional di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.
Rupanya, hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Sosiolog UNJ Robertus Robet.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, menurut Robert, wacana tersebut lebih buruk dari masa Orde Baru.
Sebab, menurut Robert, wacana tersebut seolah menantang UUD 1945 yang menjadi landasan hukum Pemerintah yang sudah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Sekarang ini lebih buruk secara prinsipil. Di zaman Soeharto konstitusinya belum memberikan batas waktu untuk jabatan presiden, smentara konstitusi kita hari ini jelas-jelas sudah memberikan pembatasan tegas," kata Robert, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (31/3/2022).
Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa gagasan yang disampaikan oleh ribuan kepala desa tersebut adalah bentuk mobilisasi politik.
Pasalnya, di masa Orde Baru, suara kelompok arus bawah sampai kalangan militer dan polisi kerap diklaim untuk memberikan pembenaran untuk memperpanjang kekuasaan Soeharto.
"Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme," jelasnya.
"Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di dalam masa demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik," ungkapnya.
Sebelumnya dikabarkan, ribuan kepala desa tersebut mendukung adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Ketua Umum APDESI menyebutkan hal tersebut sebagai timbal balik atas dikabulkannya tuntutan yang diajukan APDESI.
TERPOPULER
