REGIONAL:
Suara.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menepis tuduhan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait adanya mobilisasi dukungan tiga periode dalam penyelenggaraan acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3/2022) lalu.
Acara itu diklaim APDESI murni untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan dari para kepala desa.
"Itu tidak ada mobilisasi," kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) APDESI Muhammad Asri Annas dalam konferensi pers di Subreeze Hotel, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2022).
Annas menegaskan kalau para kepala desa ingin menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu tuntutan yang disampaikan ialah perubahan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan menjadi satu bulan sekali.
Untuk menyampaikan tuntutan itu, APDESI menggelar acara Silatnas yang dihadiri oleh Jokowi dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dirinya mengklaim pihaknya tidak dapat sokongan dana dari pemerintah untuk menggelar acara tersebut. Menurutnya segala akomodasi itu dipenuhi dari dana pribadi kepala desa maupun hasil urunan para anggota APDESI.
"Sekali lagi seperti yang disampaikan ketum dan sekjen tadi teman-teman itu datang dengan biaya sendiri jadi kalau mereka hadir, ya, sekali lagi karena aspirasi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APDESI Asep Anwar Sadat belum bisa mengungkapkan berapa dana yang dihabiskan untuk mengumpulkan kepala desa serta perangkatnya dari seluruh se-Indonesia. Hal
"Itu harus cek ke bendahara, kita belum ada pembubaran panitia tapi karena keburu ramai ini," tutur Asep.
Senada dengan Annas, Asep juga berdalih kalau penyelenggaraan Silatnas itu didasari oleh rasa keprihatinan dari para kepala desa. Atas dasar itu lah kemudian para kepala desa rela merogoh koceknya untuk datang ke Jakarta untuk menghadiri acara Silatnas.
Asep juga membantah kalau biaya akomodasi para kepala desa itu menggunakan dana khusus pemerintah desa.
"Rata-rata kepala desa itu kan bascinya ada yang isinya pengusaha, ada petani, juga ada yang lainnya jadi tidak hanya mengandal dana dari sana, gak etis dong misalkan kegiatan hanya untuk ongkos saja harus menggunakan hal-hal yang bersifat prinsip apalagi sesudah terkunci kode rekening untuk kegiatan pemerintahan desa, ya, enggak gitu."
Sindiran PDIP
Sekrataris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan sindiran terhadap adanya kepala desa yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Pernyataan Hasto tersebut berkaitan dengan adanya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang akan mendeklarasikan mendukung Jokowi tiga periode. Hasto mengatakan, tugas kepala desa harus mendorong kemajuan wilayahnya, bukan justru sebaliknya dan malah berpolitik.
"Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa, dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekedar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Selain itu, Hasto juga memberikan instruksi kepada kepala daerah yang berasal dari PDIP bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi.
Menurutnya hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi rakyat, agar berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian desa.
"Krisis minyak goreng memberi pelajaran penting, agar desa bangkit dan berdaulat dalam bidang pangan, melalui cara-cara berdikari yang dijalankan dengan cara gotong royong," tuturnya.
TERPOPULER
