REGIONAL:
Suara.com - Partai Gelora menilai dukungan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode di acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) merupakan contoh penyimpangan pejabat negara.
Dalam Silaturahmi Nasional APDESI 2022 beberapa waktu lalu dihadiri Presiden Joko Widodo, Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan serta Mendagri Tito Karnavian.
"Salah satu contoh bagaimana penyimpangan kepala pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan tiga periode," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat, Senin (4/4/2022).
Achmad Nur memprediksi gerakan bawah tanah seperti APDESI akan marak bermunculan. Deklarasi tersebut menurutnya merupakan hasil kerja bawah tanah dari pembantu-pembantu Jokowi.
"Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu presiden yang bekerja saat ini," ucap dia.
Partai Gelora kata Achmad Nur menegaskan, gerakan bawah tanah tiga periode tersebut, sangat berbahaya. Karena itu, ia menilai Jokowi dan para pembantunya salah arah.
Sebab, kata dia telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi berkuasa selama tiga periode
"Bila propaganda tiga periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," papar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.
Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode. Dia menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
TERPOPULER
