Partai Gelora Ungkap 3 Dampak Adanya Gerakan Bawah Tanah Dukung Jokowi 3 Periode

Suara.com - Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menjabat kembali untuk jabatan presiden tiga periode pada Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia, Achmad Nur Hidayat menyebut, manuver gerakan bawah tanah yang dilakukan Apdesi tersebut akan berdampak pada tiga hal yang signifikan.

Pertama, kata dia, pemerintahan akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19.

"Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri," ujar Achmad Nur, Senin (4/4/2022).

Dampak kedua, yakni pemerintah akan memasuki sosial unrest (keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut.

"Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah," ucap Achmad Nur.

Dampak ketiga yakni, pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional.

Sehingga, kata Achmad Nur, hal tersebut dapat berdampak pada koalisi yang tidak solid dan dikhawatirkan pecah kongsi.

"Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi," papar Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.

Selain itu, Achmad Nur menilai ketiga persoalan tersebut, tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19.

Bahkan kata dia, ketiga persoalan dapat berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri.

"Bila presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," ungkap dia.

Selain itu, Partai Gelora Indonesia, kata Achmad Nur menyatakan, gerakan bawah tanah yang mendukung Jokowi tiga periode, telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Gerakan bawah tanah 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," papar Achmad Nur.

Bahkan gerakan bawah tanah seperti dukungan dari Apdesi tersebut, kata Achmad Nur, sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Terlebih gerakan tersebut di tengah pemulihan ekonomi dan ketidakpastian situasi global.

"Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini," kata Achmad Nur.

Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.

Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.

Namun, ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.

"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.