Infografis
“Pilpres itu ada syaratnya, pertama menurut Undang-Undang Dasar, dipilih sekali, baru diperpanjang sekali, jadi dua kali. Kalau mau ditambah, artinya harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Ini yang konstitusional,” kata Zulhas.
4. Big Data Ala Luhut
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, semakin memanaskan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengklaim punya big data yang menyebut ada 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi. Hal itu disampaikan Luhut dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
5. Apdesi Turun Gunung
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya ikut bermain api dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Dalam acara Silatnas Apdesi pada akhir Maret 2022, sejumlah kepala desa meneriakkan tiga periode saat Presiden Jokowi meninggalkan acara.
Apdesi sendiri sempat ingin berdeklarasi untuk Jokowi tiga periode di acara tersebut sebelum dilarang oleh Luhut. Gerakan Apdesi versi Surta Wijaya ini bikin geram Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid yang sudah memiliki SK Kemenkumham.
6. Bahlil Kembali Bersuara
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, kembali berbicara ihwal usulan penundaan gelaran Pemilu 2024 bulan lalu. Dia mengklaim stabilitas politik berdampak positif bagi dunia investasi. Bahlil menilai kepastian terkait usulan penundaan pemilu dapat menguntungkan pengusaha. Hal itu dengan catatan usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme UU.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
Dengan catatan, kata dia, usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
7. Jokowi Ambil Sikap
Presiden Jokowi akhirnya melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden setelah isu tersebut bergulir liar sejak awal tahun 2022. Jokowi meminta para menteri sensitif dan punya rasa empati pada kesulitan rakyat.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (5/4/2022).
Di akhir pidato, Jokowi meminta para menteri tidak bikin polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegas Presiden.
