Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggalang 1.000 maksa aksi untuk berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Senin (11/4/2022).
Mereka mengusung enam tuntutan dalam aksi demo tersebut. Selain mahasiswa, eksponen 1998 dan sejumlah siswa SMK yang tergabung dalam STM Bergerak juga berencana mengikuti aksi. Sementara itu, BEM Nusantara membebaskan anggotanya untuk mengikuti atau absen dalam aksi besar tersebut.
Sebagai informasi, BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus yakni Unsoed, UNJ, Undip, UNS, UNY, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, SSG dan STIEPER. Mereka sudah memberikan surat pemberitahuan aksi pada kepolisian hari Jumat (8/4/2022).
Dalam aksi tersebut, BEM SI membawa enam tuntutan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo maksimal dua pekan.
Tuntutan pertama yakni mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Anak SMK Berencana Ikut
Sekelompok anak SMK se-Jabodetabek yang tergabung dalam STM Bergerak juga merencanakan aksi serupa pada Senin. Poster ajakan aksi tersebut sudah tersebar sejak beberapa hari lalu. Dalam poster tercantum tagar #TurunkanJokowi #STMMELAWAN!!!! #PantangPulangSebelumMenang. Polisi menegaskan aksi tersebut belum mengantongi izin. Kemendikbudristek sendiri telah meminta sekolah mencegah anak didiknya untuk mengikuti aksi tersebut.
Sementara itu BEM Nusantara menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya berunjuk rasa bersama BEM SI pada Senin. Meski demikian BEM Nusantara tidak secara resmi mengajak mengikuti demonstrasi tersebut. Mereka lebih memilih jalur dialog dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi.
Sebelumnya, BEM Nusantara telag bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto pada Jumat, (8/4/2022). Dalam pertemuan itu, Wiranto mengaku pemerintah tidak melarang mahasiswa demo. Namun pihaknya mengimbau mahasiswa mengutamakan jalur audiensi ketimbang aksi di jalanan.
Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, tidak mempersoalkan rencana unjuk rasa hari Senin oleh sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat. Mahfud memandang hal itu merupakan bagian demokrasi. Namun dia mengimbau agar unjuk rasa dapat dilakukan dengan tertib mengingat Indonesia merupakan negara hukum.
“Aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Yang penting aspirasinya dapat didengar,” kata Mahfud, Minggu (10/4/2022).
Kontributor : Alan Aliarcham
TERPOPULER
