Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara terang-terangan menolak membuka big data soal penundaan pemilu.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, hal tersebut diungkapkan Luhut saat menghampiri demo aksi BEM UI.
Diketahui, Luhut menemui massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4/2022).
Luhut tak ingin menunjukkan big data yang ia klaim berisi 110 juta orang di media sosial memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024.
Dirinya secara tegas menolak untuk membuka data tersebut.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Selasa (12/4/2022).
Sebagaimana diketahui, Luhut sempat menyinggung adanya Big Data berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.
Dirinya mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Baca Juga: Hari Ini Ma'ruf Amin hingga Luhut Kunjungi Bukittinggi Sumbar, Berikut Agendanya
Hal tersebut sontak menghebohkan publik dan sejumlah tokoh. Mereka pun meminta agar Luhut membuka big data yang ia klaim tersebut.
Salah satunya yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengunjungi Luhut untuk meminta informasi publik terkait klaim big data tersebut.
