Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyinggung sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya ialah tingkat kemiskinan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan Jakarta masih memiliki 132.345 penduduk miskin ekstrem sesuai dengan data tahun 2021.
“Miskin ekstrem ini kita identifikasikan sebagai masyarakat yang mendapatkan penghasilan per hari setara dengan di bawah Rp 11.900. Artinya satu orang mempunyai uang Rp 11.900 per hari, di bawahnya. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” kata Suhajar memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2023, Kamis (14/4/2022).
Di sisi lain, Suhajar memuji capaian penanganan stunting di DKI Jakarta karena menjadi provinsi terendah kedua setelah Bali.
Sebagaimana diketahui, penanganan stunting merupakan program pemerintah untuk memperbaiki gizi anak Indonesia dengan menggandeng peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik di tingkat pusat maupun daerah.
Berikutnya yang menjadi perhatian Kemendagri dalam Musrenbang tersebut yaitu kinerja anggaran Provinsi DKI Jakarta.
Suhajar menekankan terkait realisasi pendapatan dan belanja DKI Jakarta yang mesti ditingkatkan lagi.
“Kami ucapkan terima kasih juga dari kinerja anggaran, kalau dilihat dari realisasi pendapatan tahun lalu, dalam kondisi Covid DKI mampu mencapai target pendapatan daerah. Nah tahun 2022 ini Pak Sekda dan kawan-kawan, kalau kita lihat di sini DKI Jakarta masih di bawah rata-rata nasional, karena mungkin masih awal tahun ya, ini baru 5,66 persen,” jelasnya.
Beberapa arahan Kemendagri lainnya sebagai pembina umum pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya mendorong sinergisitas daerah dalam persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta mendorong pemerintah daerah setempat agar terus melakukan transformasi digital.
Selain itu, Suhajar mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan transformasi birokrasi menuju organisasi pelayanan publik yang efektif melalui core values BerAKHLAK. Arahan lainnya, yakni Pemprov DKI Jakarta diimbau agar melaksanakan gerakan bangga buatan Indonesia.
“Kita hari ini telah sepakat bahwa di atas 40 persen dari alokasi pengadaan barang dan jasa harus kita peruntukkan untuk produk dalam negeri, membeli produksi dalam negeri. Tolong betul ini menjadi perhatian kawan-kawan Pak Sekda dan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Dana kalau bisa mencapai 70 persen, pengadaan barang jasa ini adalah untuk produksi-produksi dalam negeri,” tandasnya.
TERPOPULER
