Hadiri Salat Ied, PM Scott Didesak Perempuan Afghanistan Bantu Keluarganya

Suara.com - Seorang perempuan Afghanistan meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison membantu mengungsikan keluarganya saat PM Morrison menghadiri salat Ieddi Parramatta.

Kunjungan PM Morrison ke Parramatta di kawasan Sydney Barat tersebut adalah bagian dari kampanye pemilihan umum yang akan diselenggarakan 21 Mei mendatang.

Perempuan bernama Hijara Taufiq dengan berlinang air mata mendekati PM Morrison setelah salat selesai, meminta pertolongan karena khawatir dengan nasib keluarganya di bawah pemerintahan Taliban.

Keluarga perempuan tersebut tidak bisa mengungsi ke tempat lain karena tidak memiliki paspor dan visa.

"Kami membawa ribuan dan ribuan orang dari Afghanistan - sekarang jatahnya 16.500 dan kami akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan mereka," kata PM Morrison menanggapi desakan perempuan tersebut.

PM Morrison kemudian meminta calon anggota parlemen dari Parramatta, Maria Kovacic, terlibat dalam pembicaraan dan Kovacic mengatakan dia akan membantu anggota keluarga perempuan tersebut.

Mereka lainnya yang berada di sana mengatakan apa yang dialami keluarga Hijara Taufiq bukanlah kasus unik.

"

"Ini masalah yang sama yang dialami oleh setiap warga Afghanistan di Australia - semua orang mengkhawatirkan keluarga mereka karena ada masalah keamanan, ada masalah uang, karena tidak adanya pekerjaa," kata seorang pengusaha lokal di Parramatta Roya Soltani kepada SBS News.

"

"Jadi keadaan saat ini memang sangat sulit."

"Idul Fitriadalah hari yang menyenangkan untuk dirayakan, namun semua orang memikirkan keluarga mereka di sana."

Bulan lalu penyelidikan yang dilakukan Komite SenatAustralia mengenai keterlibatan Australia di Afghanistan mencatat bahwa "adasituasi tragis yang dihadapi oleh warga Afghanistan saat ini dengan situasi kemanusiaan di Afghanistan terus memburuk."

Laporan akhir dari komite senat menyebutkanlebih dari 100 ribu pengajuan untuk mendapatkan visa kemanusiaan yang dilakukan oleh warga Afghanistan untuk datang ke Australia namun sejauh ini baru sekitar 1.000 orang yang sudah mendapat persetujuan.

Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Senat di bulan Februari bahwa jumlah staf yang dikerahkan untuk menangani proses visa tersebut sudah ditingkatkan dari 19 orang menjadi 28 orang.

Pemimpin Partai oposisi dariPartai Buruh, Anthony Albanese, mengatakan lambatnya proses visa ini disebabkan karena "semakin memburuknya layanan publik"di bawah pemerintahan partai koalisi saat ini.