Perang Ukraina: Apa yang Terjadi Jika Putin Menyatakan Perang Secara Resmi

Siswanto, BBC

Senin, 09 Mei 2022 | 09:37 WIB
Perang Ukraina: Apa yang Terjadi Jika Putin Menyatakan Perang Secara Resmi
BBC

Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina pada tanggal 9 Mei, menurut laporan-laporan media dan sejumlah pejabat Barat. Namun apa makna dari pernyataan perang secara resmi? Dan seperti apa mobilisasi massa?

Sejauh ini pemerintah Rusia menegaskan pihaknya melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina. Penggunaan kata-kata "perang" dan "invasi" untuk merujuk pada aksi militer di Ukraina tersebut secara praktis dilarang.

'Pernyataan perang mungkin pada Hari Kemenangan'

Di tengah spekulasi tentang perubahan istilah, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada LBC Radio, "Saya kira ia akan mengubah dari posisi... 'operasi khusus '... Ia telah menyiapkannya, menyiapkan landasan untuk bisa mengatakan , 'Lihatlah, ini sekarang adalah perang melawan Nazi... Saya memerlukan lebih banyak serdadu Rusia'...

"Saya tidak akan terkejut... jika ia mungkin akan mendeklarasikan itu pada Hari Kemenangan bahwa, 'Kita sekarang berperang dengan Nazi dunia.'"

Amerika Serikat: 'ironi besar'

Di Amerika Serikat, para pejabat juga menyampaikan penilaian serupa. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pekan ini mengatakan "akan menjadi ironi besar jika Moskow menggunakan acara 'Hari Kemenangan' untuk menyatakan perang - yang akan memungkinkannya mengerahkan wajib militer yang pada tahap sekarang tidak dimungkinkan."

CNN mengutip sejumlah nara sumber yang mengatakan Putin mungkin akan menggunakan Hari Kemenangan sebagai kesempatan menyatakan pencapaiannya di Ukraina atau menyatakan eskalasi aksi militer, atau keduanya.

Namun, dilaporkan skenario yang paling mungkin adalah deklarasi perang.

Dikatakan pernyataan perang secara resmi dapat mendongkrak dukungan publik terhadap aksi militer di Ukraina dan juga memungkinkan pemerintah menyatakan mobilisasi pasukan yang sangat diperlukan Rusia saat ini.

Kremlin: 'Tak masuk akal'

Menanggapi laporan-laporan tentang kemungkinan pengumuman, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Rabu (04/05), "Tidak benar. Tidak masuk akal."

baca juga

Pada tanggal 20 Februari, tiga hari sebelum aksi yang dinamakan operasi militer khusus dimulai, Peskov mengatakan laporan-laporan tentang rencana invasi ke Ukraina oleh pasukan Rusia merupakan provokasi dan dimaksudkan untuk menghasut histeria.

"Ingat sepanjang sejarahnya, Rusia tidak pernah menyerang siapapun. Dan Rusia, yang telah melewati begitu banyak perang, adalah bahkan negara terakhir di Eropa yang mau mengucapkan kata 'perang'."

Paus Franciskus mengatakan Perdana Menteri Hungaria Victor Orban memberikan info kepadanya dalam pertemuan pada tanggal 21 April bahwa pemerintah Rusia merencanakan untuk mengakhiri aksi militer pada tanggal 9 Mei.

Pada awal Maret, Putin mengatakan tidak ada tempat untuk memberlakukan undang-undang perang atau atau hukum darurat lain karena langkah itu hanya akan dilakukan jika ada penyerbuan dari luar.


Tindakan-tindakan yang diartikan sebagi agresi asing, menurut Konstitusi Rusia:

  • Invasi terhadap Federasi Rusia oleh militer negara lain, pendudukan militer, pencaplokan wilayah atau bagian dari wilayah
  • Penggunaan senjata terhadap Rusia
  • Blokade pelabuhan dan wilayah pesisir
  • Serangan pasukan asing terhadap pasukan Rusia, di manapun pasukan Rusia dikerahkan
  • Mengizinkan negara lain menggunakan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap Rusia
  • Mengirimkan kelompok-kelompok senjata dari negara asing, tentara tak reguler atau tentara bayaran yang dapat digunakan untuk menyerang Rusia.

'Keadaan perang ' dan hukum darurat perang

Hukum darurat perang juga dapat diberlakukan setelah Rusia menyatakan perang. Prosedur ini tidak dirinci dalam undang-undang, tetapi terdapat sejumlah keadaan yang mendorong pernyataan perang.

Perang pada dasarnya akan melibatkan pemberlakuan hukum keadaan perang, meskipun dari sisi hukum hal itu berbeda. "Keadaan perang" merujuk pada hubungan lintas negara" sementara "hukum darurat perang" merupakan sistem hukum di dalam suatu negara.

Hukum internasional

Konsep pernyataan perang dicakup dalam hukum internasional law.

Dalam konvensi tentang memulai aksi militer, yang disepakati di Den Hag pada 1907, disebutkan aksi militer tidak boleh dilancarkan tanpa peringatan sebelumnya dan tidak ambigu. Peringatan itu disampaikan dengan menyatakan motif perang atau ultimatum ancaman perang.

Sesudah itu, suatu negara beralih ke keadaan perang.

Baca juga:

Payung hukum darurat perang di Rusia diatur dalam sejumlah produk hukum - undang-undang darurat perang, pertahanan, mobilisasi, tugas militer dan wajib militer.

Peraturan itu mencakup hampir semua aspek negara- kehidupan publik, pihak berwenang, ekonomi, bisnis, media massa, kontrol politik dan lain-lain.

Wewenang lebih besar

Presiden dan pemerintah diberi wewenang eksekutif lebih besar.

Partai politik bisa dilarang, pertemuan dilarang dan diberlakukan penyensoran. Pergerakan warga dibatasi, termasuk larangan pergi ke luar negeri atau berpindah rumah.

Jam malam bisa diberlakukan, properti penduduk dapat disita sewaktu-waktu untuk keperluan militer.

Mobilisasi

Berdasarkan hukum darurat perang, pemerintah dapat menyatakan mobilisasi. Bisa saja secara penuh atau tidak, dan mungkin saja hanya diberlakukan di sebagian wilayah dan bukan mencakup seluruhnya.

Mobilisasi tidak secara otomatis terjadi jika hukum darurat perang diberlakukan. Darurat perang bisa diberlakukan tanpa atau dengan mobilisasi.

Mobilisasi tidak hanya berlaku bagi warga yang diminta bergabung dengan militer. Mobilisasi juga berlaku bagi pemerintah, industri dan seluruh perekonomian.

Namun yang utama, angkatan bersenjata lah yang menambah cadangannya. Cadangan ini terdiri dari warga dan sumber daya yang dikerahkan.

Pasukan cadangan

Kelompok pertama yang paling siap untuk mobilisasi adalah pasukan cadangan yang menandatangani kontrak khusus dengan negara. Kelompok kedua terdiri dari pasukan cadangan lain yang telah melaksanakan wajib militer nasional.

Sebagian dari mereka yang dipanggil dalam rangka mobilisasi dapat diberi jaminan bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini dimaksudkan agar pabrik-pabrik dan organ pemerintah tetap beroperasi.

Menyatakan perang dan mobilisasi dapat mengatasi setidaknya dua masalah, yang menurut banyak ahli, Rusia kesulitan menyelesaikannya. Kekurangan personel dalam perang dan penolakan dari tentara untuk pergi dan berperang di medan perang Ukraina.

Kemajuan 'lamban dan tak merata'

Pada saat ini, para pengamat mengatakan serangan Rusia terhadap Ukraina berjalan agak lamban. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) yang namanya tidak disebutkan mengatakan pasukan Rusia mencapai sedikit kemajuan di kota-kota timur Ukraina, seperti Izum dan Popasna, tapi kemajuan itu "lamban dan tidak merata".

Pentagon juga mengatakan pasukan Rusia jelas-jelas menghindari risiko dan berusaha mencegah korban di kalangan tentaranya baik di udara maupun darat.

Rekrutmen

Sejumlah pejabat Inggris dan AS mengatakan Rusia mengerahkan hampir dua pertiga kekuatan perang daratnya ke Ukraina.

Tanda-tanda tidak langsung yang menunjukkan militer Rusia memerlukan lebih banyak personel dapat dilihat dari upaya Kementerian Pertahanan Rusia untuk merekrut tentara kontrakan sejak awal Maret, dengan menggunakan situs pencarian kerja sipil Headhunter dan SuperJob.

Igor Strelkov

Di media sosial, ramai dibicarakan tentang kemungkinan penerapan hukum darurat dan mobilisasi. Banyak ahli militer dan bloger mendukung langkah itu. Salah seorang pendukung paling getol adalah Igor Strelkov (nama aslinya Ghirkin), yang dikenal atas peran aktifnya dalam perang di Donbas pada 2014.

Mereka yang mendukung mobilisasi yakin Rusia tidak akan menang perang melawan Ukraina jika tidak menambah jumlah pasukannya berlipat-lipat.

Ekonomi

Hukum darurat perang bisa berdampak serius terhadap ekonomi Rusia.

Ada pasal terpisah tentang organisasi di dalam undang-undang yang mengatur hukum darurat perang. Sebagai contoh, perusahaan diwajibkan menyedikan fasilitas mereka untuk kepentingan pertahanan. Pemerintah diharuskan membayar harga properti itu.

Berdasarkan undang-undang itu, warga negara dapat dikerahkan untuk bekerja untuk menyuplai militer.

Pasal 8 UU tentang hukum darurat perang memungkinkan pemberlakuan hampir semua langkah yang bisa berdampak pada kegiatan ekonomi.

Jika perang dideklarasikan secara resmi semakin banyak aspek kehidupan di Rusia bisa berubah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Evolusi Desain 7 Generasi, Samsung Galaxy Z Fold8 Hadir dengan Titanium dan Galaxy AI

Evolusi Desain 7 Generasi, Samsung Galaxy Z Fold8 Hadir dengan Titanium dan Galaxy AI

Tekno | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:42 WIB

Pilihan Mobil Hybrid Keluarga Ramah Kantong di GIIAS 2026

Pilihan Mobil Hybrid Keluarga Ramah Kantong di GIIAS 2026

Otomotif | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:40 WIB

Mobil Keluarga 7 Seater Murah Paling Nyaman Apa Saja? Ini Opsinya, Anti Mabuk Darat!

Mobil Keluarga 7 Seater Murah Paling Nyaman Apa Saja? Ini Opsinya, Anti Mabuk Darat!

Otomotif | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:18 WIB

Gubsu Bobby Nasution Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara

Gubsu Bobby Nasution Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:07 WIB

1.200 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Chelsea Vs AC Milan di GBK, Libatkan Tim Jibom hingga K-9

1.200 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Chelsea Vs AC Milan di GBK, Libatkan Tim Jibom hingga K-9

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 14:49 WIB

IHSG Melonjak 2,78% Sepekan, Transaksi Saham Tembus 39,95 Miliar Lembar

IHSG Melonjak 2,78% Sepekan, Transaksi Saham Tembus 39,95 Miliar Lembar

Bisnis | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:05 WIB

4 Color Correcting Sunscreen SPF 50 Atasi Redness & Dark Spot saat Outdoor!

4 Color Correcting Sunscreen SPF 50 Atasi Redness & Dark Spot saat Outdoor!

Your Say | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:20 WIB

4 Kajian Ilmiah Ungkap Produk Tembakau Alternatif

4 Kajian Ilmiah Ungkap Produk Tembakau Alternatif

Bisnis | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 14:33 WIB

Ingatkan Warga NU, Maruf Amin: Jangan Rebutan Tambang, Hati-hati Terjerat

Ingatkan Warga NU, Maruf Amin: Jangan Rebutan Tambang, Hati-hati Terjerat

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 15:30 WIB

Katup Jantung Bermasalah Bisa Diam-Diam Menggerogoti Fungsi Jantung, Ini Gejalanya

Katup Jantung Bermasalah Bisa Diam-Diam Menggerogoti Fungsi Jantung, Ini Gejalanya

Health | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 14:29 WIB

Terkini

Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot

Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:39 WIB

Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral

Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:31 WIB

Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan

Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:14 WIB

Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan

Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan

Lifestyle | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:11 WIB

Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan

Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan

Jabar | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:52 WIB

BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan

BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan

Bri | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:43 WIB

Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel

Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel

Banten | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:35 WIB

Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak

Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:29 WIB

Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi

Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi

Jawa Tengah | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:28 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali

Jabar | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:26 WIB

×