Wapres Maruf Amin Ingatkan Pemberian Sanksi WADA Terhadap LADI Tidak Boleh Terulang

Chandra Iswinarno, Achmad Fauzi

Kamis, 12 Mei 2022 | 19:05 WIB
Wapres Maruf Amin Ingatkan Pemberian Sanksi WADA Terhadap LADI Tidak Boleh Terulang
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. [Dok.Antara]

Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkoordinasi dengan organisasi olahraga di Indonesia. Hal ini agar bisa memenuhi aturan-aturan organisasi olahraga dunia.

Permintaan tersebut disampaikan Wapres Maruf untuk mengingatkan pentingnya sportivitas dalam dunia olahraga, termasuk regulasi di dalamnya.

"Saya ingin mengingatkan bahwa olahraga adalah tentang sportivitas sehingga aturan organisasi olahraga dunia harus kita patuhi untuk kebaikan bersama," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/5/2022).

Wapres Maruf pun mengingatkan, pemberian sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) harus menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang di masa mendatang.

"Perlu dipatuhinya aturan yang disahkan dalam organisasi olahraga dunia untuk kebaikan bersama, terutama bagi para atlet dalam meraih prestasi di kejuaraan tingkat dunia," katanya.  

Wapres Maruf juga menekankan bahwa pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) memerlukan rencana induk (road map) dalam jangka panjang hingga 2045.

Hal ini sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan olahraga nasional yang memerlukan waktu dan target yang terukur dalam jangka menengah dan tahunan, yang dijabarkan ke dalam rencana aksi jangka menengah sebagai masukan dalam RPJMN.

"Oleh karenanya Rencana Aksi harus benar-benar dikawal dan dapat menentukan target yang feasible dan terukur, untuk dipedomani oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda serta stakeholders terkait dalam mengawal dan melaksanakan DBON sesuai tugas dan kewenangannya," katanya.

Untuk itu, Wapres meminta ke Menpora agar segera menerbitkan peta jalan (road map) sebagai pedoman implementasi DBON di tingkat pusat hingga daerah.

baca juga

"Menpora juga agar segera melakukan sosialisasi menyeluruh ke pemerintah daerah dengan tahapan yang jelas, serta diperlukan stimulus dan insentif bagi pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan DBON di daerah, dengan dukungan dari Menteri Dalam Negeri," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

LADI Berganti Nama Jadi IADO, Menpora Tegaskan Harus Profesional dan Terpercaya

LADI Berganti Nama Jadi IADO, Menpora Tegaskan Harus Profesional dan Terpercaya

News | Jum'at, 04 Februari 2022 | 21:23 WIB

LADI Segera Benahi Manajemen Internal Usai Lepas dari Sanksi WADA

LADI Segera Benahi Manajemen Internal Usai Lepas dari Sanksi WADA

Sport | Senin, 17 Januari 2022 | 21:41 WIB

Bendera Merah Putih Bisa Berkibar Mulai Februari, Menpora Apresiasi Kinerja Satgas dan LADI

Bendera Merah Putih Bisa Berkibar Mulai Februari, Menpora Apresiasi Kinerja Satgas dan LADI

Sport | Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×