REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus merasa tidak sependapat dengan PDIP yang menganggap pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin. Pembentukan koalisi secara dini itu dianggapnya untuk menghindari terjadinya polarisasi yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Lodewijk menegaskan kalau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP tetap mendukung jalannya pemerintahan saat ini.
"Oh enggak (mengganggu) lah justru kita mendukung," kata Lodewijk saat dikonfirmasi, Jumat (20/5/2022).
Lodewijk lantas menerangkan kalau latar belakang pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu itu berdasarkan hasil evaluasi dari Pilpres 2019. Selain mencegah polarisasi terulang, pembentukan KIB itu juga dianggapnya bisa memberikan kesempatan adanya tiga koalisi di Pilpres 2024.
"Jadi bukan hanya dua seperti kemarin sejak awal kita memberikan ruang," ucapnya.
Selain itu, pembentukkan Koalisi Indonesia Bersatu juga telah bersepakat mendukung kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga selesai masa jabatannya pada 2024.
"Ketiga, koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya."
Reaksi PDIP soal KIB
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu. Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.
"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.
Sehingga Hasto mengingatkan agar tidak membawa kontestasi Pemilu 2024 lebih awal yang dapat membuang energi bagi perbaikan bangsa dan negara.
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi. Ini yang kita dorong," ujarnya.
Hasto menyebut koalisi partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dibentuk dalam kerangka sistem politik yang dibangun secara periodisasi lima tahunan. Karenanya, kerja sama koalisi dibentuk dengan mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi.
Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerja sama partai politik sesuai harapan rakyat.
"Agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ada persoalan global terkait perang Rusia-Ukraina," papar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan pertemuan antara ketua umum partai seperti pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan pertemuan silaturahim, bukanlah koalisi.
"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," ujarnya lagi.
Menurut Hasto, koalisi dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan.
Bahkan program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan partai politik dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres.
Hasto menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP bagian dari tradisi demokrasi.
"Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua partai politik seperti yang dilakukan pak Airlangga, pak Zulkifli Hasan, pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," katanya.
TERPOPULER
