REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima laporan dugaan korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines terkait dana pensiun dan pesangon yang tidak dibayarkan kepada eks pilot maskapai plat merah tersebut.
Laporan dugaan korupsi tersebut dilaporkan langsung Perwakilan eks pilot PT Merpati Nusantara Airlines yang tergabung dalam tim advokasi paguyuban pada Senin (23/5/2022).
"Terkait laporan dimaksud, informasi yang kami terima, benar telah diterima bagian persuratan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (23/5/2022).
Ali memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Tentunya, kata Ali, tim penyidik akan terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini.
"Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan," ujarnya
Lebih lanjut, kata Ali, pihaknya juga akan proaktif untuk menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan.
"Untuk melengkapi aduan yang dilaporkan," kata Ali
Selanjutnya, bila laporan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Pengaduan Masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Untuk itu KPK mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Pada Senin siang, perwakilan eks Pilot Merpati Airlines didampingi tim advokasi paguyuban mendatangi KPK. Pihak yang dilaporkan dalam kesempatan tersebut, yakni Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines serta para direksi dari dana pensiun PT Merpati Airlines.
Meski begitu, tim advokasi enggan merinci nama pihak-pihak yang dilaporkan atas dugaan korupsi itu.
"Melaporkan direktur utama PT Merpati Nusantara Airlines dan para direksi dari dana pensiun PT Merpati Nusantara Airlines," kata tim advokasi paguyuban eks pilot PT. Merpati, Lamsihar Rumahorbo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022).
Lamsihar, menjelaskan alasan melaporkan karena memiliki data yang diklaimnya ddidapat dari panitia kerja komisi VI DPR RI. Dalam dokumen diduga adanya tindak pidana korupsi di PT Merpati Airlines.
"Kami melaporkan? berdasarkan data dari panitia kerja komisi vi dpr ri ada dokumen yang memang kami miliki bahwa kesimpulannya ada dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga terjadi di kepengurusan PT Merpati Nusantara Airlines," ucapnya
Sementara itu, David Sitorus yang juga merupakan anggota tim advokasi paguyuban menyebut salah satu dugaan korupsi itu terkait pesangon para eks karyawan Merpati Airline yang belum dibayarkan. Dalam catatan yang disampaikan David, tunggakan tersebut mencapai Rp 318 miliar.
"Adanya indikasi- indikasi korupsi terutama masalah pesangon para karyawan yang belum dibayarkan sekitar Rp 318 Miliar," kata David
Kembali, Lamsihar menyebut telah menyerahkan bukti ke KPK berupa catatan hasil rapat kerja bersama komisi VI DPR RI. Kemudian, surat putusan homologasi oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
Selanjutnya, Surat pengakuan utang yang diterbitkan dan surat perdamaian yang diterbitkan PT Merpati Nusantara Airlines ditandatangani Kapten Asep Nugraha.
"Itulah yang akan menjadi landasan kami atas kejanggalan-kejanggalan bahwa dugaan tindak pidana korupsi itu," katanya.
TERPOPULER
