Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengemukakan, hanya partainya yang jelas saat ini memiliki calon presiden akan diusung pada Tahun 2024.
Pernyataan tersebut merujuk pada nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Hari ini yang jelas diusung presiden itu cuma satu saja, Prabowo kan dari partainya," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Desmond, nama-nama tokoh yang mencuat saat ini yang digadang-gadang menjadi calon presiden belum jelas. Ia menyebutkan sejumlah nama, misalnya Puan Maharani yang belum resmi diusung PDIP.
"Pertanyaannya, hari ini ya, siapa calon presiden yang pasti, kan cuma Pak Prabowo. Puan pun belum kan? Ya udah," kata Desmond.
Berikutnya, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut tidak memiliki partai. Termasuk juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga belum jelas siapa pengusungnya, kendati Ganjar merupakan kader PDIP.
"Anies? Partai pendukungnya siapa? Nggak jelas. Ganjar juga belum jelas. Jadi kalau hari ini, seolah-olah Pak Prabowo ada lawan, ya belum ada lawannya. Iya belum ada yang konkret gitu kan," tutur Desmond.
Sebelumnya, Desmond menilai keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan PPP belum jelas karena belum adanya figur yang pasti yang akan diusung menjadi calon presiden.
"Kan pertanyaannya, yang diusung mereka belum jelas kan," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Sementara itu perihal adanya sosok Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang didukung maju sebagai calon presiden 2024 oleh partai yang ia pimpin, Desmond justru menilai pencalonan itu belum jelas.
Apalagi sebelumnya muncul isu Airlangga akan dikudeta melalui Munaslub Partai Golkar. Isu tersebut yang kemudian juga disoroti Desmond.
"Airlangga? Masih belum jelas. Airlangga selamat dari Munaslub saja sudah syukur," kata Desmond.
Diketahui, posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang. Ada kubu lain yang menghembuskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar HAM Nurdin Halid. Kata Nurdin, ada yang berencana mengkudeta kursi ketua umum partai Golkar jelang Pilpres.
"Ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik. Ini yang harus diantisipasi jangan sampai Golkar dimasuki orang luar untuk mengganggu kekompakan kader," ujar Nurdin.
Ia mengatakan musyawarah nasional luar biasa juga tidak sembarang digelar. Ada anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang mengatur hal itu. Munaslub baru bisa digelar apabila ketua umum melanggar AD/ART dan mengundurkan diri. Ataupun berhalangan tetap karena kasus tindak pidana.
