Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat bukti-bukti soal dugaan sejumlah aset milik Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari telah disembunyikan dengan menggunakan nama pihak lain.
Puput Tantriana Sari kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencucian uang dan gratifikasi bersama suaminya anggota DPR RI nonaktif, Hasan Aminuddin. Penelusuran soal dugaan penyembunyian aset itu, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka adalah Fajar Nugraha Eka Putra (Advokat), Muhammad Arief Budhi Santoso (karyawan swasta), serta dua pihak swasta; Roni Y. Hoetomo dan Luqmanul Hakim.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dengan menggunakan beberapa nama pihak lain," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (31/5/2022).
Diketahui, Puput dan Hasan pasangan suami istri tersebut awalnya dijerat KPK terkait kasus suap jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo tahun 2021.
Puput dan Hasan ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama para tersangka lainnya. Mereka yakni, Doddy Kurniawan ASN Camat Camat Krejengan; Muhamad Ridwan ASN Camat Paiton; dan Sumarto, ASN Pejabat Kades Karangren.
17 tersangka lainnya yakni PNS Kabupaten Probolinggo baru dilakukan penahanan. Mereka yakni, Ali Wafa (AW); Mawardi (MW) Mashudi (MU); Maliha (MI); Mohamad Bambang (MB); Masruhen (MH); Abdul Wafi (AW); Kho'im (KO); Akhmad Saifullah (AS); Jaelani (JL); Uhar (UR); Nurul Hadi (NH); Nurul Huda (NUH); Hasan (HS); Sugito (SO); dan Samsuddin (SD).
17 ASN Kabupaten Probolinggo ini menyuap Bupati Puput untuk mengisi jabatan kepala desa, dengan menyetor masing - masing uang Rp 20 juta. Sekaligus upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.
